Soal Uang Komite SMAN 1 Rejang Lebong Belum Dikembalikan : Cabdin Cari Solusi, Kepsek Bilang Begini!

Reporter: Nicko |

Editor: Radian |

Kamis , 10 Apr 2025 - 21:13

Ilustrasi Uang Komite--

BACAKORANCURUP.COM - Sehubungan dengan kabar masih adanya sekolah di Kabupaten Rejang Lebong yang tak mematuhi intruksi gubernur soal larangan pungutan uang ke siswa.

Cabang Dinas (Cabdin) wilayah III Curup akan mengambil langkah tegas dan akan menindaklanjuti perihal tersebut.

Termasuk bagi sekolah yang belum mengembalikan uang siswa yang sudah dibayar sebelum SE larangan pungutan dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu.

Kacabdin Rejang Lebong Inne Kristanti SP MSi melalui Pengawas SMA Oman Sumantri MPd menyampaikan, menurutnya intruksi yang diberikan gubernur kepada seluruh sekolah termasuk pihak Diknas sudah sangat jelas soal larangan pungutan ke siswa.

Karena itu sudah seharusnya, pihak sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk di Rejang Lebong tidak boleh mengabaikan intruksi tersebut.

"Instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur dibuat dalam bentuk tertulis melalui surat edaran (SE) resmi. Jadi seluruh sekolah wajib mengikuti kebijakan yang dikeluarkan itu," ujarnya.

Oman menjelaskan, terkait dengan isu atau kabar masih ada sekolah di Rejang Lebong yang melakukan pungutan uang ke siswa, maupun belum mengembalikan uang siswa. Pihaknya akan melakukan pengkajian dan menindaklanjuti sekolah yang bersangkutan.

Salah satunya dengan membahas hal tersebut secara langsung kepada sekolah-sekolah yang diduga masih melakukan pungutan maupun belum mengembalikan uang siswa.

"Kalau sekolah yang melakukan pungutan uang ke siswa pasca dikeluarkannya SE gubernur kita belum mendengarnya lagi. Namun kalau untuk sekolah yang belum mengembalikan uang siswa kita sudah mendengar dan mengetahuinya. Karen itu terkait hal ini, kita akan membahas dan mengkaji, bagaimana mencari solusi terbaiknya," terang Oman.

Afrison : Instruksi Gubernur Soal Pengembalian Uang Diluar Uang Komite

soal uang komite sman 1 rejang lebong belum dikembalikan : cabdin cari solusi, kepsek bilang begini!                            bacakorancurup.com - sehubungan dengan kabar masih adanya sekolah di kabupaten rejang lebong yang tak mematuhi intruksi gubernur soal larangan pungutan uang ke siswa.
cabang dinas (cabdin) wilayah iii curup akan mengambil langkah tegas dan akan menindaklanjuti perihal tersebut.
termasuk bagi sekolah yang belum mengembalikan uang siswa yang sudah dibayar sebelum se larangan pungutan dikeluarkan oleh gubernur bengkulu.
kacabdin rejang lebong inne kristanti sp msi melalui pengawas sma oman sumantri mpd menyampaikan, menurutnya intruksi yang diberikan gubernur kepada seluruh sekolah termasuk pihak diknas sudah sangat jelas soal larangan pungutan ke siswa.
baca juga:iain curup jadwalkan wisuda akhir april
baca juga:ssst! sekolah di rejang lebong ini belum kembalikan komite siswa, tak patuhi instruksi gubernur
karena itu sudah seharusnya, pihak sekolah yang ada di provinsi bengkulu termasuk di rejang lebong tidak boleh mengabaikan intruksi tersebut.
"instruksi yang dikeluarkan oleh gubernur dibuat dalam bentuk tertulis melalui surat edaran (se) resmi. jadi seluruh sekolah wajib mengikuti kebijakan yang dikeluarkan itu," ujarnya.
oman menjelaskan, terkait dengan isu atau kabar masih ada sekolah di rejang lebong yang melakukan pungutan uang ke siswa, maupun belum mengembalikan uang siswa. pihaknya akan melakukan pengkajian dan menindaklanjuti sekolah yang bersangkutan.
salah satunya dengan membahas hal tersebut secara langsung kepada sekolah-sekolah yang diduga masih melakukan pungutan maupun belum mengembalikan uang siswa.
"kalau sekolah yang melakukan pungutan uang ke siswa pasca dikeluarkannya se gubernur kita belum mendengarnya lagi. namun kalau untuk sekolah yang belum mengembalikan uang siswa kita sudah mendengar dan mengetahuinya. karen itu terkait hal ini, kita akan membahas dan mengkaji, bagaimana mencari solusi terbaiknya," terang oman.
 
 
afrison : instruksi gubernur soal pengembalian uang diluar uang komite
sementara itu ditempat terpisah, kepala sman 1 rejang lebong afrison mpd menyampaikan, dari informasi yang diterima dirinya saat menghadiri pertemuan kepsek dengan gubernur di smkn 7 rejang lebong beberapa waktu lalu.
uang pungutan yang perlu dikembalikan itu adalah uang perpisahan, uang study tour, dan juga uang lainnya. hanya saja dia menegaskan, uang komite yang sudah terlanjur dibayar tidak perlu kembalikan, karena digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik sekolah.
"dari yang saya tangkap, pak gubernur tidak pernah menyampaikan bahwa uang komite yang sudah dibayar harus dikembalikan. karena yang saya ketahui, yang harus dikembalikan adalah uang perpisahan serta uang study tour yang sudah dibayarkan siswa, dan kami tidak melakukan pungutan uang tersebut," ungkapnya.
afrison juga menjelaskan, kalau bicara soal adil dan tidak adil, menurutnya ada ketidak adilan jika siswa yang belum bayar komite tidak dipungut uang komitenya.
akan tetapi karena se yang dikeluarkan gubernur sudah sangat jelas tidak boleh melakukan pungutan, maka sejak itu juga pihak sekolahnya tidak lagi melakukan pungutan komite ke siswa.
akan tetapi di juga menjelaskan, terkait dengan uang komite yang sudah dibayar siswa sampai bulan juni, semuanya sudah digunakan untuk menyelesaikan kegiatan fisik pembangunan sekolah. sehingga kecil kemungkinan uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak sekolah.
"kita serba salah, jika kita tidak memungut komite siswa yang belum bayar komite, maka ada ketidak adilan bagi siswa yang sudah bayar komite. namun masalahnya, jika kita harus mengembalikan uang komite yang sudah dibayar dan digunakan untuk pembangunan, maka kita tidak ada pemasukan lain untuk mengembalikannya," jelasnya.
karena itu dia menegaskan, bagi para orang tua atau siswa yang merasa sudah melunaskan uang komite sampai bulan juni.
ada baiknya langsung menemui pihak sekolah untuk mengobrolkan dan mencari solusi terbaiknya. karena dia mengatakan, uang komite yang digunakan itu semuanya untuk pembangunan sekolah tanpa diganggu secara pribadi sedikitpun.
babakan terang dia, karena uang komite digunakan semua untuk pembangunan fisik, para waka dan guru rela tidak mendapat honorarium jabatannya sejak bulan januari lalu.
"sebelumnya kita menggunakan komite non fisik untuk menyelesaikan pembangunan fisik tersebut. rencananya akan kita gantikan apabila siswa lainnya membayar komite yang belum dibayar. akan tetapi karena gubernur mengintruksikan larangan pungutan melalu se resmi. kita tidak lagi melakukan pungutan untuk memberikan honorarium waka dan guru yang ada," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 11 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan