Pemkab Komitmen Segera Tindaklanjuti Evaluasi BPKP

BACAKORANCURUP.COM - Pemkab Rejang Lebong berkomitmen akan segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun anggaran 2025.

Karenanya, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri SE MAP bersama Wakil Bupati Dr Hendri Praja SSTP MSi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk memaksimalkan rekomendasi BPKP Bengkulu tersebut.

Ini disampaikan Bupati Fikri dalam Exit Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 bersama BPKP Perwakilan Bengkulu yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong pada Kamis, 24 April 2025, pukul 10.00 WIB.

BACA JUGA:Peristiwa Pernikahan di Rejang Lebong Meningkat Drastis, Antrian Nikah Semakin Panjang!

BACA JUGA:Ambulans 6 Puskesmas di Rejang Lebong Sudah Tak Layak Pakai Diusulkan Mobil Baru

"Kita sadar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, sebagai pengelola APBD merupakan amanah rakyat. Karena APBD ini milik rakyat, maka kita akan maksimalkan lagi sesuai dengan program prioritas kita ke depan," kata Bupati.

Menurutnya, ada lima sektor yang menjadi fokus evaluasi dari BPKP dan perlu segera ditindaklanjuti, yakni sektor kemiskinan, stunting, kesehatan, pendidikan, dan UMKM. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, perencanaan dan penganggaran kegiatan pada sektor-sektor tersebut dinilai masih belum efektif dan efisien.

"Oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian kita agar dalam menjalankan anggaran APBD 2025 tidak menimbulkan permasalahan karena sudah sesuai rekomendasi BPKP," tegas Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada tim BPKP yang telah memberikan saran dan koreksi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025. Ia berharap kerja sama ini dapat membawa dampak positif terhadap pencapaian target program-program strategis di Rejang Lebong.

"Insha Allah melalui kerjasama ini kita dapat mencapai target pelaksanaan program strategis dengan maksimal," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Fikri juga mengharapkan pendampingan berkelanjutan dari BPKP, terutama dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga. Ia menilai evaluasi sejak awal proses akan membantu mencegah kekurangan dalam volume maupun kualitas pekerjaan.

"Jadi, sebelum pekerjaan selesai kita harapkan tim BPKP dapat melakukan evaluasi. Sehingga, ketika ditemukan kekurangan volume atau lainnya dapat segera diatasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya tetap konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Fokus pemeriksaan tahun ini tetap pada lima sektor utama, termasuk pengentasan kemiskinan dan penguatan sektor UMKM.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan seluruh dokumen, tiggal lagi Pemkab Rejang Lebong yang sudah berkomitmen akan memperbaiki itu," singkatnya.