Karhutla jadi Ancaman Serius, Wabup: Minta Semua Pihak Waspada

BACAKORANCURUP.COM - Wakil Bupati (Wabup) Rejang Lebong, Dr Hendri Praja SSTP MSi, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan ancaman serius yang dapat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini disampaikannya sebagai bentuk peringatan dini kepada seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan agar meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem saat ini.

"Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampaknya meliputi kerusakan ekologi, kerugian ekonomi, hingga gangguan sosial dan politik. Bahkan, berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global," kata Wabup.

BACA JUGA:40 Kepala Sekolah Dijabat Plt, Ini Kata Disdikbud Rejang Lebong

BACA JUGA:Soal Potensi Wisata Paralayang di Danau Mas Harun Bastari, Ini Kata Pakarnya!

Ia menyoroti, dimana sebagian besar kasus karhutla dipicu oleh pembukaan lahan secara ilegal dan pembakaran tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kearifan lokal.

Praktik ini, selain melanggar hukum, juga memperbesar risiko terjadinya bencana besar yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Untuk itu, Wabup Hendri mengajak seluruh pihak, baik dari jajaran pemerintahan, aparat keamanan, hingga masyarakat, agar bersatu dalam mencegah terjadinya karhutla.

BACA JUGA:Motor Pelajar Digadai Demi Pesta Narkoba, Ini Modusnya

BACA JUGA:Perangkat Masjid Agung Dikukuhkan, Ini Pesan Bupati

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengawasan dan penanganan potensi kebakaran di wilayah Rejang Lebong.

"Saya berharap semua pihak, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, BPBD, Damkar, hingga elemen masyarakat dapat memperkuat koordinasi di lapangan. Cuaca ekstrem yang kita hadapi saat ini sangat rawan. Sedikit saja percikan api bisa memicu kebakaran besar," ujar Hendri.

Sebagai langkah strategis, Wabup meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera melakukan pemetaan wilayah rawan dan membagi zona pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan grup koordinasi antar instansi guna mempercepat respons dalam menghadapi situasi darurat.