Bansos Tak Tepat Sasaran Bergeming di Kecamatan

Reporter: Nicko & Ari |

Editor: radian |

Kamis , 22 Feb 2024 - 16:55

Ilustrasi Bansos--

"Kalau sudah kami verifikasi kan tahu mana warga yang sudah layak secara ekonomi itu tidak lagi dapat Bansos. Sehingga ketepatan sasaran penerima Bansos akan jauh lebih akurat," bebernya.

Ia menerangkan, pada awal bulan Februari kemarin pihaknya telah melakukan koordinasi dan telah muncul kesepakatan antara Dinsos dengan PT Pos cabang Curup terkait salinan data penerima bansos di Rejang Lebong.

Namun hingga pelaksanaan penyaluran bansos berjalan, salinan daftar nama penerima bansos tidak kunjung diterima oleh Dinsos.

"Di awal itu sudah ada kesepakatan antara kami dan PT Pos, bahkan kami diminta untuk membuat surat resmi supaya dapat data penerima itu dan sudah kami lakukan sesuai prosedur.

Cuma setelah ditelusuri kalau kata pihak PT Pos ada keterlambatan pengiriman daftar penerima yang mereka dapat dari pusat," terang Anes.

Menurut dia, permasalahan ini sangat penting karena menyangkut masyarakat luas khususnya di lingkup wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

"Karena jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, PT POS merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan Bansos, termasuk bansos dalam PKH.

Namun khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, penyaluran bansos melalui PT POS tersebut saat ini dinilai semrawut.

Bahkan dalam penyalurannya, dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial.

"Dari awal bersama dengan Dinas Sosial sudah protes dengan persoalan ini, namun sayangnya PT POS tidak mengindahkan komplain dan juga protes yang kami layangkan," sampai Koordinator PKH Rejang Lebong Firdaus, kemarin di Rejang Lebong.

Adapun sejumlah kasus yang, terjadi yakni adanya penerima PKH yang seharusnya tidak boleh menerima lantaran mereka adalah perangkat desa, ditambah adanya orang mampu tapi dengan berlatar belakang tauke kopi yang menerima.

Bahkan ada warga Kelurahan Sidorejo mereka yang memiliki rumah besar dan mobil mereka menjadi penerima, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Ditambah lagi dengan adanya tahapan verifikasi yang dilakukan pihak PT POS yang menghapuskan masyarakat dari KPM penerima yang selama ini telah menerima bertahun. Hal ini akibat dari geo tagging yang diduga salah dilakukan tim PT POS Curup.

Pasalnya PT POS sendiri dalam penyaluran tidak berkoordinasi dengan pihak pendamping PKH dan Dinas Sosial Rejang Lebong sejak awal. Sehingga data KPM yang menerima tidak 100 % sampai di tengah masyarakat.

bansos tak tepat sasaran bergeming di kecamatan                            curupekspress.bacakoran.co - berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) pkh yang diduga semerawut atau tak tepat sasaran di kabupaten rejang lebong.
ternyata bergeming juga di wilayah kecamatan curup selatan (cursel).
hal ini diungkapkan secara langsung oleh camat cursel agustianto ssos saat dikonfirmasi oleh wartawan.
dikatakan camat, baru-baru ini memang topik pembicaraan soal bansos sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat di kabupaten rejang lebong.
terkhusus untuk masyarakat cursel sendiri ungkap camat, memang sudah terdengar ada sejumlah warga yang mempertanyakan terkait penyaluran bansos yang diduga tak tepat sasaran.
baca juga:heboh! penyaluran bansos via pt pos di rejang lebong terkesan amburadul, pendamping dan dinsos tak dilibatkan
baca juga:dana banpol di rejang lebong naik, segini besarannya!
hanya saja pembicaraan itu, tidak disampaikan secara khusus oleh pihak kecamatan.
lantaran pihak kecamatan juga tidak memiliki kewenangan terhadap penyaluran bansos tersebut.
"ya memang belakangan ini kita sudah mendengar, bahkan saya pribadi juga sudah mendengar perihal tersebut. memang kabarnya, diduga penyaluran bansos saat ini banyak yang tak tepat sasaran.
karena banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bansos tersebut.
sedangkan yang dinilai mampu malah mendapatkan bansos," ujar camat.
dijelaskan camat, untuk penyaluran bansos ini disalurkan secara langsung oleh pihak pt pos.
sedangkan untuk pendataannya sendiri, itu didata secara langsung oleh pihak kemensos.
sehingga diungkapkannya, pihak kecamatan tak memiliki kewenangan akan hal tersebut.
hanya saja karena yang menerima bansos ini merupakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
dirinya sebagai camat hanya bisa mengingatkan kades atau lurah, untuk benar-benar memastikan yang mendapat bansos tersebut benar warga yang membutuhkan atau tidak.
"kalau ada warga yang mendapat bansos tidak memenuhi kriteria.
itu kan bisa digantikan dengan warga lainnya yang berhak menerima bansos.
karena dari informasi yang saya dengar, pihak pt pos itu menyediakan blangko untuk menggantikan ataupun mengalihkan penerima bansos ke warga lainnya yang membutuhkan.
dengan catatan, bahwa yang menerima bansos ini memang dinilai tak layak mendapatkan bansos," sampai camat.
sementara itu lanjut camat, untuk warga sendiri bisa melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan.
apabila seharusnya mendapatkan bansos dan terdata dalam pkh sebagai penerima bansos, namun tidak menerima bansos saat penyaluran.
"kalau tidak salah, warga yang terdata sebagai keluarga pkh ataupun penerima bansos ini bisa melapor jika tidak menerima bantuan yang disalurkan. namun untuk lebih pastinya, silahkan tanyakan sama pihak pt pos ataupun pkh dan dinsos rl," ujarnya.
dinsos harusnya terima data penerima lebih awal
di sisi lain terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang disalurkan melalui pt pos di wilayah kabupaten rejang lebong yang dinilai semrawut, dinas sosial (dinsos) rejang lebong ikut memberi tanggapan.
dikatakan kepala dinsos rejang lebong, anes rahman ssos bahwa pada saat proses penyaluran bansos yang salah satunya program keluarga harapan (pkh) yang dilakukan melalui pt pos cabang curup, pihaknya tidak mendapat salinan data penerima bansos.
"kami baru dapat salinan data penerima itu pada rabu (21/2) siang kemarin. padahal kami harapkan data itu bisa kami dapat lebih awal," katanya.
apabila data itu dinsos terima lebih awal, sebut dia, maka dinsos melalui pendamping dan operator siks ng dtks akan melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dikirim oleh pemerintah pusat tersebut.
"kalau sudah kami verifikasi kan tahu mana warga yang sudah layak secara ekonomi itu tidak lagi dapat bansos. sehingga ketepatan sasaran penerima bansos akan jauh lebih akurat," bebernya.
ia menerangkan, pada awal bulan februari kemarin pihaknya telah melakukan koordinasi dan telah muncul kesepakatan antara dinsos dengan pt pos cabang curup terkait salinan data penerima bansos di rejang lebong.
namun hingga pelaksanaan penyaluran bansos berjalan, salinan daftar nama penerima bansos tidak kunjung diterima oleh dinsos.
"di awal itu sudah ada kesepakatan antara kami dan pt pos, bahkan kami diminta untuk membuat surat resmi supaya dapat data penerima itu dan sudah kami lakukan sesuai prosedur.
cuma setelah ditelusuri kalau kata pihak pt pos ada keterlambatan pengiriman daftar penerima yang mereka dapat dari pusat," terang anes.
menurut dia, permasalahan ini sangat penting karena menyangkut masyarakat luas khususnya di lingkup wilayah kabupaten rejang lebong.
"karena jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat," ucap dia.
diberitakan sebelumnya, pt pos merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bansos, termasuk bansos dalam pkh.
namun khususnya di kabupaten rejang lebong, penyaluran bansos melalui pt pos tersebut saat ini dinilai semrawut.
bahkan dalam penyalurannya, dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial.
"dari awal bersama dengan dinas sosial sudah protes dengan persoalan ini, namun sayangnya pt pos tidak mengindahkan komplain dan juga protes yang kami layangkan," sampai koordinator pkh rejang lebong firdaus, kemarin di rejang lebong.
adapun sejumlah kasus yang, terjadi yakni adanya penerima pkh yang seharusnya tidak boleh menerima lantaran mereka adalah perangkat desa, ditambah adanya orang mampu tapi dengan berlatar belakang tauke kopi yang menerima.
bahkan ada warga kelurahan sidorejo mereka yang memiliki rumah besar dan mobil mereka menjadi penerima, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
ditambah lagi dengan adanya tahapan verifikasi yang dilakukan pihak pt pos yang menghapuskan masyarakat dari kpm penerima yang selama ini telah menerima bertahun. hal ini akibat dari geo tagging yang diduga salah dilakukan tim pt pos curup.
pasalnya pt pos sendiri dalam penyaluran tidak berkoordinasi dengan pihak pendamping pkh dan dinas sosial rejang lebong sejak awal. sehingga data kpm yang menerima tidak 100 % sampai di tengah masyarakat.
"inikan beberapa dampak yang diakibatkan ketidakprofesionalan mereka dalam menyalurkan, tidak melibatkan dinas sosial, dan pendamping yang membidangi bansos tersebut," tukasnya. (ce3/ce9)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 23 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan