Masih Polemik, Anggaran Pemilu Belum Jelas

KEPAHIANG, CE - Meskipun saat ini tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah hampir memasuki tahapan kampanye. Hingga saat ini diketahui, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pembiayaan Pemilu di Kepahiang belum juga ditandatangani. Bahkan diketahui, soal NPHD di Kabupaten Kepahiang belum ada kejelasan.

Waka I DPRD Kepahiang Andrian Defandra menjelaskan, memang untuk TAPD dan Banggar sudah menyepakati anggaran Hibah Pemilu yang diberikan masih seperti sebelumnya, yakni KPU Rp 17 miliar, Bawaslu 6 Miliar, dan untuk kemanan Polri serta TNI Rp 3 miliar. Dimana perhitungan tersebut, berdasarkan kajian yang dilakukan pihak Banggar bersama TAPD, sejak beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: 8 Peserta PPPK Nakes Didiskualifikasi

"Dari hasil rapat yang kami lakukan, memang anggaran hibah Pemilu sudah ditetapkan diangka Rp 26 miliar. Namun sampai saat ini, nampaknya memang pihak KPU dan Bawaslu belum setuju dengan anggaran yang sudah ditetapkan," ujar Andrian.

Dijelaskan Andrian, secara pengkajian memang hibah Pemilu sudah ditetapkan di angka sama seperti sebelumnya. Akan tetapi ditegaskannya, pihak Banggar bersama TAPD akan membahas lebih lanjut terkait anggaran hibah tersebut. Yang jelas dikatakannya, anggaran hibah Pemilu akan sulit ditambah jika melihat dari kemampuan daerah.

"Meski sampai ke Kemendagri, saya pikir muaranya tetap akan dikembalikan ke daerah. Jadi mau tidak mau, hibah Pemilu yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah. Namun meski demikian, kami tetap akan berupaya agar anggaran hibah Pemilu bisa ditambah lagi," terangnya.

Senada disampaikan Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU, saat ini memang pihak TAPD bersama Banggar sudah menandatangani kesepakatan hibah Pemilu. Akan tetapi diketahui, belum ada penandatanganan dari pihak KPU dan Bawaslu terkait NPHD. Sehingga bisa dikatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan, apakah anggaran Pemilu di Kepahiang akan ditambah, atau tidak.

BACA JUGA: Lahan Kosong Harus Dimanfaatkan untuk Menjaga Ketahanan Pangan

"Sejauh ini kita belum ada melaksanakan penandatangan NPHD. Artinya belum ada kesepakatan terkait dengan anggaran hibah yang diberikan itu. Akan tetapi hingga saat ini, anggaran yang ada memang belum tahu bisa ditambah atau tidak," ujarnya.

Bupati juga menegaskan, jika sampai waktunya nanti memang anggaran hibah Pemilu tidak bisa ditambah. Pihaknya juga siap menjelaskan segala kondisi yang memang saat ini sedang terjadi di Kepahiang, khususnya persoalan keuangan kabupaten.

"Jika sampai waktunya nanti kita tidak menemui jalan keluar, atau tidak bisa mengikuti permintaan KPU dan Bawaslu untuk menambah anggaran hibah. Kita akan serahkan semuanya kepada Kemendagri. Yang jelas saya selaku kepala daerah, akan menjelaskan apa adanya terkait anggaran yang dimiliki Kabupaten Kepahiang saat ini," tutup bupati.