Sebelum Terlambat, DPRD Dorong Desa Cepat Cairkan DD

CURUP, CE - Berkenaan dengan masih banyaknya desa di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang belum mencairkan dana desa (DD) tahap yang terakhir. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, Dra Hj Nurul Khairiah MSi turut memberikan tanggapan.

Pihaknya mendorong seluruh pemerintah desa (Pemdes) yang belum mencairkan DD tersebut, agar segera mengurus dan melengkapi berkas administrasi yang diperlukan.

"Kami mendorong pemdes yang memang belum mencairkan DD ini agar segera mengajukan pencairan ke PMD dan KPPN selaku penyalur DD," imbaunya.

BACA JUGA:DD Kasie Kasubun Hangus

Sebagai mitra kerja yang membidangi Pemdes, ia juga menuturkan, akan sangat disayangkan apabila dana yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat untuk desa, namun tidak bisa dimanfaatkan oleh desa itu sendiri.

"Kami sangat menyayangkan apabila ada desa yang sampai tidak mencairkan DD ketika sudah habis deadline. Karena mereka hanya tinggal membelanjakannya saja, sementara dananya sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat," tuturnya.

Menutut Nurul, apabila hal itu sampai terjadi tentu yang akan rugi adalah desa itu sendiri. Dimana Pemerintah Pusat sudah menganggarkan DD untuk 122 desa di RL hingga puluhan bahkan ratusan miliar, tetapi justru desa yang ada di dalamnya tidak bisa memanfaatkan dana tersebut untuk bisa dikelola.

BACA JUGA:Ribuan ASN Padati Jalan Merdeka

"Didalamnya ada untuk peningkatan infrastruktur desa, ada untuk pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Maka akan sangat rugi apabila tidak dicairkan," jelasnya.

Namun sejatinya, kata dia, DD yang dikucurkan Pemerintah Pusat itu bertujuan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rejang Lebong, Suradi Rifai SP MSi di Curup mengatakan, sampai dengan 22 November 2023 kemarin, berkas pencairan DD tahap III yang sudah diproses dan dinaikkan ke BPKD total ada 83 desa. Sedangkan untuk ADD tercatat sudah ada 75 desa.

"Sedangkan yang belum ini terus kami dorong supaya desa-desa itu bisa cepat untuk mengajukan yang tahap III, karena ini merupakan tahap yang terakhir di tahun anggaran 2023," singkatnya.