Tekan Angka Defisit Masih Terus Berjalan

BACAKORANCURUP.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Lukman Effendi SH menyampaikan, jika angka defisit Rp 300 miliar dalam anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, masih terus ditekan atau dirasionalisasi atau dikurangi.

"Saat ini Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus mencari formulasi yang terbaik untuk menekan angka defisit, dan tentu saja sejumlah belanja harus dirasionalisasikan," sampainya.

Dikatakannya, sejuah dalam formulasi tersebut, belanja anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikembalikan, ke plafon anggaran tahun 2024 lalu, yang mana jika mengacu pada 2024 ini, maka sejumlah defisit akan menurun dengan sendirinya, terlebih pada tahun 2025, tidak ada anggaran untuk pilkada.

"Sudah bisa dipastikan, dan suka tidak suka memang belanja dalam RAPBD harus banyak pemangkasan, baik belanja non fisik maupun fisik," terangnya.

BACA JUGA:Dispusip Dampingi Pemusnahan Arsip di OPD

BACA JUGA:Pekan Depan, Pemkab Gelar Rapat TEPRA

Saat ini juga pihaknya telah melihat sejumlah kegiatan fisik atau yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong, untuk dapat melihat struktur dan komposisi anggaran pada OPD tersebut.

"Jika memang ada kegiatan yang memang belum cukup mendesak, maka kegiatan fisik tersebut akan ditunda," jelasnya.

Melihat komposisi anggaran DPUPRPKP Rejang Lebong, yang menjadi salah satu OPD dengan plot anggaran yang besar dalam RAPBD 2025.

Ditambah dengan OPD lainnya, yang juga dilihat secara utuh, untuk melihat kegiatan tersebut, masuk dalam prioritas atau tidak.

"Jadi suka tidak suka, hampir seluruh OPD mungkin akan dirasionalisasi, atau ada kegiatan yang mungkin akan tertunda dan masuk dalam APBD Perubahan mendatangnya, untuk menyelesaikan defisit anggaran yang memang fantatis tersebut," pungkasnya