Bawaslu Ingatkan Pengawas Pemilu di Pidie Jaya untuk Waspadai Politik Uang dan Suap

Reporter: gale |

Editor: radian |

Selasa , 16 Jul 2024 - 19:24

ist Anggota Bawaslu Puadi bersama jajaran Bawaslu Provinsi Aceh di sela-sela pengawasan PSSU Pidie Jaya di Kantor Bupati Pidie Jaya, Sabtu 6 Juli 2024.--

BACAKORANCURUP.COM - Bawaslu memberikan pengarahan PSSU untuk 231 TPS di Pidie Jaya.

Bawaslu RI menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam proses Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menekankan bahwa tidak boleh ada politik uang atau suap kepada penyelenggara pemilu.

"Jajaran Bawaslu memastikan tidak ada politik uang dan suap ke penyelenggara di PSSU. Hal ini menjadi antensi dan harus dilakukan pengawasan melekat di Pidie Jaya," kata Puadi dalam keterangannya dikutip Minggu, 7 Juli 2024.

BACA JUGA:Progres Coklit Sudah 95 Persen

Bawaslu juga meminta agar pengawas pemilu fokus dalam mengawasi proses penghitungan ulang di daerah tersebut, sesuai dengan perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK memberikan 30 hari sejak putusan untuk melaksanakan PSSU. Bawaslu hadir untuk memastikan PSSU berjalan sesuai prosedur," ucapnya.

Puadi menegaskan komitmen Bawaslu untuk memastikan bahwa PSSU berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tanpa intervensi politik yang merugikan proses demokrasi.

Sebagai informasi, putusan MK terkait PSSU di Pidie Jaya dengan NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dikeluarkan pada Jumat, 7 Juni 2024. Putusan itu memerintahkan PSSU dilakukan di 231 TPS yang terletak di 103 desa, 3 kecamatan.

bawaslu ingatkan pengawas pemilu di pidie jaya untuk waspadai politik uang dan suap                            bacakorancurup.com  - bawaslu memberikan pengarahan pssu untuk 231 tps di pidie jaya. 
bawaslu ri menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam proses penghitungan surat suara ulang (pssu).
anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri puadi menekankan bahwa tidak boleh ada politik uang atau suap kepada penyelenggara pemilu. 
"jajaran bawaslu memastikan tidak ada politik uang dan suap ke penyelenggara di pssu. hal ini menjadi antensi dan harus dilakukan pengawasan melekat di pidie jaya," kata puadi dalam keterangannya dikutip minggu, 7 juli 2024.
baca juga:progres coklit sudah 95 persen
bawaslu juga meminta agar pengawas pemilu fokus dalam mengawasi proses penghitungan ulang di daerah tersebut, sesuai dengan perintah dari mahkamah konstitusi (mk).
"mk memberikan 30 hari sejak putusan untuk melaksanakan pssu. bawaslu hadir untuk memastikan pssu berjalan sesuai prosedur," ucapnya. 
puadi menegaskan komitmen bawaslu untuk memastikan bahwa pssu berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tanpa intervensi politik yang merugikan proses demokrasi.  
sebagai informasi, putusan mk terkait pssu di pidie jaya dengan nomor 20-01-04-01/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 dikeluarkan pada jumat, 7 juni 2024. putusan itu memerintahkan pssu dilakukan di 231 tps yang terletak di 103 desa, 3 kecamatan.

Tag

Share