Puluhan Dokumen Pencairan DD Tahap Akhir di BPKD

Sabtu 11 Nov 2023 - 18:15 WIB

Reporter : ARI M RIDWAN

Editor : meyin anggra

CURUP, CE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyatakan, sudah lebih dari 40 desa yang dokumen syarat pencairan DD tahap III masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

"Per Jumat pekan pertama November, itu sudah lebih dari 40 desa yang dokumennya naik ke BPKD, mungkin hari ini sudah bertambah lagi," kata Kadis PMD Rejang Lebong, Suradi Rifai SP MSi yang diwawancara wartawan di Curup. Dilanjutkannya, bahkan untuk alokasi dana desa (ADD) juga jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jumlah usulan DD yang masuk. Dari jauh-jauh hari pun pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh desa agar segera mengajukan dokumen pencairan DD tahap III. Karena jangan sampai nanti mendekat ke akhir-akhir tahun, desa baru sibuk mengajukan. "Sudah dari awal DD itu bisa diajukan kami sudah mengimbau ke semua desa supaya lebih cepat, jangan nanti sudah mepet di akhir tahu tergesa-gesa," ujarnya. Ditambahkannya, namun tentu dalam proses pengajuannya berpatokan dan mengacu pada aturan Perbup, mulai dari pencapaian outputnya, penyerapannya dan kemudian hasil opname itu sendiri harus sesuai. Masih dikatakannya, adapun deadline atau batas akhir pengajuan dokumen pengajuan DD tahap III paling lambat sebelum tanggal 15 Desember 2023. Sebab jika lewat dari tanggal itu, besar kemungkinan DD yang besarannya 20 persen dari total pagu tersebut tidak bisa dicairkan. "Ya karena ada proses setelah pengajuan itu, setelah diverifikasi oleh PMD dan lengkap itu dinaikkan ke bagian keuangan Pemda, setelah itu masuk lagi ke KPPN. Nah selama proses itu berjalan memakan waktu beberapa hari, makanya desa yang nunggu mepet di akhir tahun baru ngajukan," jelasnya. Sementara itu, ada satu desa dalam wilayahnya yang tidak bisa mencairkan dana desa (DD) tahap II dan tahap III tahun anggaran 2023. Desa dimaksud ialah Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). "Ada satu desa di Rejang Lebong yang memang tidak bisa cairkan DD tahap II dan III tahun ini, desa itu Desa Kasie Kasubun," ungkapnya. Suradi menjelaskan, karena desa tersebut kurang syarat yang mana di pencairan tahap II sebelumnya juga tidak mengajukan dan mencairkan. "Hanya lagi tinggal nanti Pemdes nya mengisi laporan atas penggunaan DD tahap I tahun 2023 ini, supaya bisa mengajukan pencairan DD tahap I di tahun 2024 mendatang," bebernya. Walaupun desa bersangkutan, kata dia, sudah melakukan proses PAW kades. Karena ini bukan persoalannya kades pemerintahan yang baru, melainkan pada capaian output tahun 2022 laporan dari mereka tidak menyampaikan. Sedangkan DD tahap I tahun 2023, syarat agar bisa mencairkan hanya cukup dengan peraturan kepala desa (Perkades). "Tapi kalau untuk tahap II itu sudah menyangkut laporan dari penggunaan DD tahun 2022 sebelumnya, nah mereka tidak ada laporannya ya otomatis tidak bisa," pungkasnya. (CE9)

Tags : #tahap iii #pmd #pencairan dd #lebih dari 40 desa #kabupaten rejang lebong #bpkd

Kategori :

Puluhan Dokumen Pencairan DD Tahap Akhir di BPKD

Terkait

Kabupaten Rejang Lebong Ditargetkan Jadi Kota Waqaf, Ini Tujuannya!

Bupati Minta Desa Segera Ajukan Pencairan DD

KUA-PPAS APBD Rejang Lebong Tahun 2025 On Proses

BPKD Targetkan Penarikan Pajak Rp 19,28 Miliar

NJOP Kecamatan-kecamatan Berguyur Dimutakhirkan

Terpopuler

Berikut Daftar Libur di Februari dan Libur Nasional 2025

Mengenal Sosok Investor Muda Sukses Indonesia, Timothy Ronald

5 Kabupaten dan 1 Kota Baru Direncanakan Terbentuk di Provinsi Banten, Berikut Daftarnya

Fakta Unik ! Manfaat Buah Duku dan Keistimewaan Lainnya

Gaji PPPK Paruh Waktu Bisa Lebih Besar dari Gapok PPPK Penuh Waktu, Jika Resmi Sesuai UMK

Terkini

DPRD Dapil IV Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Wow! Puspa Langka di Rejang Lebong Curi Perhatian Turis Asing

Rejang Lebong Usulkan Program Cetak Sawah Baru ke Pusat!

'Kopi Kuy' Keliling Hadir di Rejang Lebong, Sediakan Berbagai Varian Rasa!

Stok Blanko KTP-el Terbatas, Dukcapil Terbitkan Suket