BACAKORANCURUP.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Afifuddin buka suara soal usulan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar pemilihan gubernur di daerah bisa dipilih melalui DPRD.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pasca pemilu.
"Diskusi atau diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan di (dipilih) DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen Ini kan dinamika pasca Pilkada," kata Afifuddin dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.
Afif menilai wacana pemilihan kepala daerah di DPRD bukan suatu hal yang baru. Menurutnya, banyak wacana evaluasi pilkada yang telah mencuat.
BACA JUGA:Prabowo Setujui Pemberian Amnesti Kepada Napi
BACA JUGA:Soal Rebutan Ketum PMI, Agung Laksono: Pak JK Sudah 3 Periode
"Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup," katanya.
"Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang," sambungnya.
Meski demikian, ia mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya akan menjalankan sebagaimana aturan.
"Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung perbaikan sistem Pilkada dengan cara pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh anggota DPRD.
Ia menilai hal itu sebagaimana yang diterapkan di negara lain. Menurutnya, dengan menerapkan sistem itu bisa lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis, 12 Desember 2024.
Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.