BACAKORANCURUP.COM - Forum Lintas Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) akan menggelar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bertujuan untuk merevitalisasi organisasi dan memajukan tenis di tingkat nasional.
perwakilan Forum Lintas Pengprov Pelti, Rudi Basuki dan Teuku Taufan menyampaikan hal tersebut usai melakukan rapat daring dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Kamis, 16 Januari.
"Forum menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan akuntabel antara PP Pelti dan Pengprov untuk menyelesaikan konflik yang merugikan organisasi," ungkap Rudi di Jakarta.
Perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Pengurus Pusat (PP) Pelti, KONI Pusat, dan Pengurus Lintas Provinsi Pelti mengikuti rapat daring tersebut yang bertujuan untuk mengklarifikasi permohonan penyelenggaraan Munas Luar Biasa PP Pelti.
"Dengan dukungan 2/3 Pengprov, Forum berkomitmen menyelenggarakan Munaslub demi menyelamatkan organisasi PELTI dan memajukan tenis nasional," papar dia.
Rudi menyatakan, dalam rapat tersebut, Pengurus Lintas Provinsi Pelti membantah keras pernyataan bahwa surat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada PP PELTI belum diterima oleh KONI Pusat.
Forum tersebut mengumumkan telah menyampaikan surat tersebut kepada KONI Pusat dan menerima tanda terima resmi pada 6 Januari 2025.
Oleh karena itu, KONI diminta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap agenda surat yang masuk tersebut.
BACA JUGA:Patrick Kluivert Diyakini Mampu Nahkodai Timnas
BACA JUGA:Popsivo Polwan Tak Terkalahkan Usai Menang Tipis 3-2 Atas Jakarta Livin' Mandiri
Dalam sesi berdurasi lima menit tersebut, Forum menyoroti beberapa isu utama, terutama tantangan awal yang muncul akibat komunikasi yang kurang memadai antara PP Pelti dan Pengprov.
Forum menyoroti perlunya komunikasi yang jelas dan akuntabel antara PP Pelti dan Pengprov untuk mengatasi konflik yang dianggap merugikan organisasi.
Sayangnya, harapan tersebut pupus ketika PP Pelti menuding Forum melakukan makar, yang berujung pada penyidikan pidana terhadap mereka.
PP Pelti bahkan sampai memberhentikan Pengprov Jawa Barat (Jabar) dan menunjuk pejabat pelaksana yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pelti.
Pada tanggal 31 Desember 2024, telah diajukan Mosi Tidak Percaya yang berisi permintaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa PP Pelti.