BACAKORANCURUP.COM - Pada Senin kemarin Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KAbupaten Rejang Lebong menggelar hearing duduk bersama dalam membahas persoalan yang ada pada bidang pelayanan dasar lini pendidikan tersebut. Adapun hearing dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong, dan jajaran perwakilan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Rejang Lebong.
"Hearing juga kita lakukan berdasarkan hasil reses yang juga banyak pada lini tersebut," sampai Ketua DPRD Rejang Lebong Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I DPRD RL, Pera Heryani, dan Ketua Komisi I DPRD RL Hidayahtulla, Wakil Ketua Komisi I Apriyadi, anggota komisi I Je Ahmad Rafif Ghali, Ari Wibowo, Beni Heryanto, Titin Sumarni, Endang Ismiranda, Rosni Harwana, kemarin di Rejang Lebong.
Dikatakannya, jika hering sendiri, guna mendengarkan secara langsung terkait dengan bidang pendidikan yang menjadi keluhan dari OPD terkait dan juga dari jajaran Kepsek, sehingga data yang diterima valid, serta mendapatkan solusi terbaik, termasuk sumbang dan saran dari jajaran DPRD RL.
"Ini tindaklanjut lebih juah kita terhadap keluhan dalam reses DPRD kemarin, kita sondingkan, agar tidak terulang," jelasnya.
Disamping itu Ketua Komisi I DPRD RL Hidayatullah, menyampaikan, jika hering tersebut terkait dengan evaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ketersedian Sarana dan Prasarana, mendata jumlah kebutuhan guru, dan juga terkait dengan persoalan pendidikan lainnya.
BACA JUGA:Panduan Lengkap Penyampaian SPT Tahunan 2025 untuk Wajib Pajak Perorangan
BACA JUGA:Juventus Lepas Arthur Melo ke Girona
"Masalah ini terus muncul, jadi kita duduk bersama untuk menyelesaikan," terangnya.
Dimana pihaknya sudah mendengarkan langsung, penjelasan dari Dikbud dan jajaran Kepsek, mudah - mudah bisa secara bertahap masalah bisa mendapatkan solusi terbaik. Serta ada satu hal yang paling ditekankan pihaknya dalam hering yakni, sekolah tidak lagi mewajibkan siswa atau pelajar dengan pembelian LKS, yang sangat membebankan orang tua.
"Syukur - syukur ini tidak terjadi lagi kedepan, dan masalah lini pendidikan bisa teratasi," pungkasnya.