BENGKULU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pembendahaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 28 Desember 2023 di angka Rp3,008 triliun. Nilai tersebut, jika dibandingkan tahun sebelumnya (yoy) terjadi penurunan 31,98 persen. Sebab di tahun 2022, penyaluran KUR mencapai Rp4,423 triliun.
Dikatakan Kepala PPA II DJPb Provinsi Bengkulu, Sunaryo ada beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan penyaluran KUR (yoy). Seperti penyaluran KUR pada tahun 2023 baru dimulai akhir Februari karena adanya perubahan regulasi pada Permenko 1 Tahun 2023 di akhir Januari 2023 yang membutuhkan penyesuaian aplikasi SIKP. Ditambah lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyosialisasikan aturan baru itu kepada seluruh stakeholders. "Peniadaan jaminan tambahan untuk KUR sampai dengan 100 juta rupiah direspon dengan peningkatan kehati-hatian bank dan lebih cenderung memprioritaskan penyaluran KUR kecil," ungkapnya. Sunaryo mengatakan penyebab lainnya, yakni sering tejadi pengajuan pinjaman KUR kedua dan berikutnya yang terkendala administrasi penyelesaian pinjaman KUR sebelumnya pada aplikasi SIKP. Begitu pula dengan kabupaten yang masih rendah realisasinya, disebabkan masih rendahnya potensi UMKM dan kurangnya cabang/cabang pembantu/unit penyalur di daerah. "Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara merupakan sentra pelaku UMKM di sektor perkebungan yang banyak memanfaatkan KUR Kecil. Sedangkan Kota Bengkulu merupakan sentra pelaku UMKM di Sektor Perdangan besar dan eceran," jelasnya. Sunaryo merincikan penyaluran terbanyak terjadi di Kabupaten Mukomuko yakni Rp566,09 miliar disusul Bengkulu Utara Rp528,43 miliar. Selanjutnya Kota Bengkulu Rp520,48 miliar, Bengkulu Selatan Rp348,56 serta Seluma, Rp300,34 miliar. Berikutnya, Rejang Lebong Rp248,51 miliar, Kaur Rp105,44, dan Lebong Rp105,44 miliar. "Sementara penyaluran terendah terjadi di Bengkulu Tengah Rp135,67 dan Kepahiang Rp91,76 miliar," demikian Sunaryo.(ril)
Kategori :