BACAKORANCURUP.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, wajib mengacu pada regulasi yang berlaku.
Baik regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya harus menjadi acuan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Hal ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rejang Lebong.
"Perencanaan yang sesuai regulasi adalah pondasi utama dalam pembangunan Kabupaten Rejang Lebong ke depan. Sejauh ini, seluruh perencanaan yang kami susun sudah berpedoman pada aturan yang berlaku, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang," ujarnya.
BACA JUGA:Jelang Ajaran Baru, SMKN 3 Rejang Lebong Tetap Jalankan Program Unggulan Taruna
BACA JUGA:SPMB Belum Dimulai, Promosi Sekolah Harus Tetap Digencarkan
Ia menambahkan, proses perencanaan telah melalui tahapan yang panjang serta melibatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan selaras dengan kebijakan dari pusat hingga ke daerah.
"Perencanaan yang berlandaskan regulasi tentu akan menghindarkan tumpang tindih program dan menyelaraskan arah pembangunan dari pusat hingga ke daerah," katanya.
Memasuki usia Kabupaten Rejang Lebong yang ke-145, Bappeda mengaku telah memperhatikan seluruh aspek pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.
Karena itu, pihaknya terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar merealisasikan program kerja sesuai perencanaan yang telah disusun.
“Tentu perencanaan sudah disusun sebaik mungkin dan melalui mekanisme yang jelas. Maka dari itu, realisasinya pun harus sesuai dengan perencanaan tersebut,” tutupnya.