JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bermalam di kediaman Jusuf Kalla di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 16 Januari 2024. Usai menginap, Anies dan JK (sapaan akrab Jusuf Kalla) menyapa awak media di pagi hari. Keduanya kompak hanya melemparkan senyuman. Anies berseloroh bahwa pembahasan semalam bersama JK tak bisa dipublikasi.
"Itu privasi semua itu, masa obrolan keluarga mua ditanya," seloroh Anies dengan tawanya.
Anies Kampanye di Makassar
BACA JUGA:93 Pegawai KPK Diduga Terlibat Pungli Rutan, Sidang Etik Mulai 17 Januari 2024
Anies akan melanjutkan kampanyenya di Makassar, tepatnya di Kabupaten Bone hari ini, Rabu, 17 Januari 2024. Jusuf Kalla secara khususnya akan turun gunung, menemani Anies mempromosikan dirinya. JK mengatakan ini merupakan pertama kalinya ia akan kembali berkampanye.
Bedanya, ia akan mendompleng Anies sebagai calon presiden dukungannya.
"Ini pertama kalinya karena pula kampung. Kalau bukan ke Bone yang juga nggak ikut. Tapi karena kampung saya, nggak enak kalau nggak ikut," tuturnya.
Adapun lokasi kampanye Anies akan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cina, di Taneta, Kecamatan Cina mulai pagi ini.
Kemudian Anies dan JK akan berkunjung ke Pondok Pesantren DDI Mangkoso Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, pukul 13.30 - 15.00 WITA.
Anies Siap Hapus Persyaratan Ngawur Lamaran Kerja
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghapus batas usia dalam rekrutmen pekerjaan.
“Kami berpendapat tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen baik itu berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan sosial budaya, berdasarkan agama,” kata Anies dalam acara “Desak Anies” di Ambon, Maluku, Senin, 15 Januari 2024.
Contohnya seperti persyaratan calon pekerja harus memiliki alat kerja tertentu, seperti laptop atau mobil.
“Seringkali ada persyaratan yang merepotkan, misalnya punya laptop, kalau punya laptop artinya gimana? Mampu. Yang enggak mampu bagaimana? Ada juga syarat punya mobil, punya motor. Apalagi spesifikasi yang aneh-aneh tuh. Ini semua kita ingin menghapusnya,” tuturnya
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti soal larangan bagi etnis tertentu pada suatu pekerjaan, seperti larangan berpakaian atau memakai atribut sesuai keyakinannya.