Beberapa netizen di X juga setuju, dengan alasan pilkada langsung rawan transaksi politik.
Namun, kritik keras datang dari pengamat politik Titi Anggraini dari Perludem, yang menyebut usulan ini sebagai kemunduran demokrasi.
“Pemilihan oleh DPRD risiko balik ke elitisme Orde Baru. Kepala daerah akan lebih loyal ke elit politik ketimbang rakyat,” tegasnya (4/7/2025).
Koalisi masyarakat sipil, termasuk aktivis HAM, khawatir sistem ini membuka celah korupsi dalam lobi pemilihan kandidat.
Usulan PKB ini masih dalam tahap diskusi dan belum ada tanda-tanda diminati mayoritas parlemen.
DPR dan pemerintah perlu melibatkan publik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan sistem baru, jika disetujui, tidak merugikan demokrasi.
Cak Imin menegaskan bahwa usulan ini “layak didiskusikan” untuk memperbaiki sistem demokrasi.