Curupekspress.bacakoran.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melalui Dinas Sosial (Dinsos) mendorong seluruh pemerintah desa (Pemdes) dan pemerintah kelurahan (Pemlur) untuk dapat memperbarui data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala setiap bulannya.
"Tidak berhenti kami selalu mengimbau kepada pemdes dan pemlur sebanyak 156 desa/kelurahan agar supaya melakukan update atau verifikasi dan validasi DTKS secara berkala," kata Kepala Dinsos Rejang Lebong, Syahfawi SKM melalui Sub Koordinator Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas, Yudi.
Lebih lanjut dirinya menerangkan, sebab DTKS ini menyangkut data penduduk atau warga kurang mampu khususnya di Kabupaten Rejang Lebong.
BACA JUGA:Mantan Kadis Dukcapil jadi Ketua BKM Baitul Makmur
BACA JUGA:TW 1, Pencari Kerja di RL Menurun
Sehingga siapa saja warga yang tergolong tidak mampu di suatu desa dan kelurahan akan terdata.
Ia juga menjelaskan, saat ini pihaknya telah memiliki 156 operator DTKS yang tersebar di seluruh desa/kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Melalui mereka, maka data kemiskinan akan lebih akurat dan tepat.
"Kita sudah punya 156 operator di seluruh desa/kelurahan masing-masing," ujarnya.
Menurut dia, peran operator DTKS ini sangatlah vital. Salah satunya adalah mereka mampu menginput data warga tidak mampu untuk bisa masuk ke dalam DTKS.
"Kami minta kepada operator DTKS yang sudah ada saat ini bisa aktif dalam melakukan verval data penerima bansos di Rejang Lebong," tuturnya.
Diharapkan, dengan operator DTKS yang aktif dan dibantu oleh kades/lurah setempat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan, maka bansos-bansos yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat akan jauh lebih tepat sasaran kepada penerimanya.
"Intinya antara operator DTKS dengan kades/lurah itu sinergi, pasti bansos lebih tepat dalam menyasar keluarga penerima manfaat (KPM)," jelas Anes.
Ia menambahkan, sebagaimana kemiskinan, seharusnya data kemiskinan juga bersifat dinamis alias berubah-ubah.