BACAKORANCURUP.COM - Sehubungan dengan kerisauan dan keluhan masyarakat Rejang Lebong terhadap kelangkaan gas melon atau gas elpiji bersubsidi, ataupun pengurangan kuota gas yang terjadi di RL belakangan ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rejang Lebong juga ikut menyoroti hal tersebut.
Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong sudah mengambil langka tegas agar pemantauan pengurangan kuota gas dimaksimalkan.
Komisi II DPRD Rejang Lebong juga tetap meminta, agar Pemkab RL terus memaksimalkan penanganan gas melon, atau apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Ini Konsekuensi WP Belum Padankan NIK NPWP
BACA JUGA:Sekolah di Rejang Lebong Ini Berpotensi Diregrouping Pasca PPDB!
Wakil Ketua Komisi II DPRD RL M Ali ST MSi menyampaikan, dari informasi yang diterima pihaknya, Bupati Rejang Lebong sudah mengambil langkah agar dinas terkait dapat menelusuri persoalan gas elpiji yang dikeluhkan masyarakat.
Namun meski demikian, pihaknya tetap mengingatkan, agar hal ini bisa dilaksanakan secara maksimal.
"Intinya hal ini kan sudah ditindaklanjuti oleh bupati langsung. Jadi kita tinggal menunggu saja hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Rejang Lebong," kata Ali.
Ali juga menegaskan, terkait persoalan kelangkaan gas ataupun pengurangan kuota gas elpiji yang kerap terjadi di Kabupaten Rejang Lebong ini.
Pihaknya juga akan melakukan pembahasan-pembahasan lebih lanjut kepada pimpinan anggota dewan lainnya.
Agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi di Rejang Lebong. Karena menurutnya, keberadaan gas elpiji ini sangat penting bagi masyarakat.
Terutama untuk para pedagang atau UMKM makanan yang setiap hari harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Kedepannya akan kita bahas lebih lanjut, dan akan kita carikan solusi terbaiknya, agar hal seperti ini tidak terulang lagi," singkatnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini Bupati RL Drs H Syamsul Efendi MM telah meminta serta mengintruksikan, agar OPD terkait segera menelusuri persoalan gas elpiji yang saat ini dikeluhkan masyarakat.