BACAKORANCURUP.COM - Usai dilantik jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati.
Salah satunya, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN). Untuk saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024.
Tak cuma itu saja, Mu'ti juga bakal mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.
BACA JUGA:Pendaftaran Lomba Gelar Inovasi Masih Dibuka
BACA JUGA:Pengurus Yayasan Tarbiyah Rejang Lebong Bakal Dirombak
Dirinya menuturkan, jika pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.
"Jadi kami ingin agar kebijakan Kemendikdasmen adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.
Mu'ti juga pernah membeberkan, bahwa ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Ini menurutnya, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.
"Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah," ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara.
Ia berkeyakinan jika dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.
Untuk itu, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.
"Kita akan melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan," demikian Mu'ti.