Helmi - Mian Mangkir Panggilan Bawaslu, Eko Sugianto: Kita Panggil Sekali Lagi

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Minggu , 03 Nov 2024 - 18:20

Ist Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto saat memberikan keterangan.--

helmi - mian mangkir panggilan bawaslu, eko sugianto: kita panggil sekali lagi                            bacakorancurup.com - pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut 1, helmi-mian tidak menghadiri pemanggilan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu pada sabtu, 2 november 2024. pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan calon ini.
anggota bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto dilansir dari be menegaskan pihaknya memiliki kewajiban untuk memanggil pasangan calon tersebut guna memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat. 
namun, keduanya tidak hadir. sehingga bawaslu memiliki mekanisme pemanggilan kedua dan dijadwalkan akan dilakukan pada hari berikutnya atau minggu, 3 november 2024.
"kewajiban kita memanggil untuk klarifikasi. jika tidak hadir, maka akan kita panggil sekali lagi," ujar eko, sabtu 2 november 2024.
eko menambahkan, penanganan dugaan pelanggaran pemilu memiliki batas waktu yang sangat ketat, yaitu hanya tiga hari plus dua hari. maksudnya, jika klarifikasi selama tiga hari tidak selesai, maka akan ditambah sebanyak dua hari. 
"penanganan pelanggaran itu cuma tiga hari plus dua hari atau lima hari. jadi, kalau pihak yang dipanggil tidak hadir dalam rentang waktu tersebut, maka kami nanti akan mengambil keputusan bahwa yang terundang atau yang dipanggil tidak datang klarifikasi tinggal dibuat begitu saja," jelasnya.
menurutnya, bawaslu memiliki mekanisme khusus dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. 
mereka tidak melakukannya sendiri, tetapi melibatkan tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu). tim ini terdiri dari unsur kepolisian daerah dan kejaksaan negeri bengkulu, bukan hanya dari bawaslu saja. 
baca juga:pks aksi simpatik dukung disuka, datangi rumah wargabaca juga:laporan perkara pelanggaran pilgub bengkulu dihentikan, tidak terbukti 
"jadi misalnya hari ini kami memutuskan akan memanggil seseorang, maka itu berdasarkan hasil pembahasan dari tim gakkumdu, bukan hanya bawaslu itu," tutur eko.
pihak bawaslu sebenarnya berharap agar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan pemanggilan tersebut hadir. sehingga mereka bisa memberikan klarifikasi dan informasi yang dibutuhkan. 
"kami mengharapkan kehadiran mereka untuk memberikan informasi yang bisa membantu kami dalam menangani laporan ini," ungkap eko..
selain itu, eko juga menjelaskan, semua proses yang dilakukan bawaslu provinsi bengkulu, termasuk surat pemanggilan, telah mengikuti regulasi yang ada. 
ia mengingatkan bahwa waktu yang diberikan untuk melakukan klarifikasi sangat terbatas, hanya lima hari, sehingga proses ini harus segera diselesaikan.
"segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan regulasi, termasuk soal mekanisme format surat pemanggilan," kata eko.
eko menekankan, jika dalam waktu lima hari tersebut belum ada kehadiran dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi, bawaslu akan menyimpulkan hasil proses berdasarkan informasi yang ada. 
"sebenarnya dengan hadir bisa menjelaskan, yang sebenarnya, kami justru sebenarnya mengharapkan kehadiran para pihak," tutup eko.
seperti diketahui, tidak hanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu, helmi-mian yang tidak menghadiri undangan pemanggilan dari bawaslu provinsi bengkulu, beberapa saksi lainnya juga tidak hadir seperti calon bupati lebong kopli ansori, kepala pln lebong, dan ketua kpu kabupaten lebong.
mereka nantinya akan dimintai keterangan tentang titik yang diperbolehkan kampanye di kabupaten lebong. kemudian beberapa dari mereka juga akan dimintai klarifikasi terkait apakah benar paslon helmi-mian menggunakan area pembangkit listrik tenaga air (plta) tes di kelurahan tes, kecamatan lebong selatan, kabupaten lebong untuk kegiatan kampanye. 
sebab, plta tersebut merupakan objek vital nasional dan berkampanye di lokasi milik pemerintah atau menggunakan aset negara melanggar peraturan sebagaimana ketentuan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu no.13 tahun 2024.