Prabowo Teken Perpres 7 Kemenko di Kabinet Merah Putih, Ini Kementerian di Bawahnya

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Rabu , 06 Nov 2024 - 17:16

Ist Prabowo teken Perpres 7 Kemenko di Kabinet Merah Putih.--

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kementerian Pariwisata

Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Komunikasi dan Digital

Kejaksaan Agung

TNI

Polri

Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:

Kementerian ATR/BPN

Kementerian Pekerjaan Umum

prabowo teken perpres 7 kemenko di kabinet merah putih, ini kementerian di bawahnya                            bacakorancurup.com  - presiden prabowo subianto meneken peraturan presiden 7 kementerian koordinator yang berada di kabinet merah putih.
ketujuh perpres itu terdiri dari perpres nomor 143 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang perekonomian; perpres nomor 141 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang politik dan keamanan; perpres nomor 147 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang pangan.
selain itu, perpres nomor 145 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan; perpres nomor 146 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat.
perpres nomor 144 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; serta perpres nomor 142 tahun 2024 tentang kementerian koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan.
dalam aturan tersebut mengatur tentang tugas, fungsi hingga susunan organisasi.
baca juga:upaya mencegah fraud di pilkada
baca juga: 1.876.239 surat suara mulai dilipat
tujuh kementerian koordinator itu bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga. berikut rinciannya:
kementerian koordinator bidang perekonomian mengoordinasikan:
kementerian ketenagakerjaan
kementerian perindustrian
kementerian perdagangan
kementerian esdm
kementerian bumn
kementerian investasi dan hilirisasi/bkpm
kementerian pariwisata
instansi lain yang dianggap perlu
kementerian koordinator bidang politik dan keamanan mengoordinasikan:
kementerian dalam negeri
kementerian luar negeri
kementerian pertahanan
kementerian komunikasi dan digital
kejaksaan agung
tni
polri
instansi lain yang dianggap perlu
kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan mengoordinasikan:
kementerian atr/bpn
kementerian pekerjaan umum
kementerian perumahan dan kawasan permukiman
kementerian transmigrasi
kementerian perhubungan
instansi lain yang dianggap perlu
kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat mengoordinasikan:
kementerian sosial
kementerian perlindungan pekerja migran indonesia/badan perlindungan pekerja migran indonesia
kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal
kementerian koperasi
kementerian umkm
kementerian ekonomi kreatif/badan ekonomi kreatif
instansi lain yang dianggap perlu
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mengoordinasikan:
kementerian agama
kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi
kementerian kebudayaan
kementerian kesehatan
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga/bkkbn
kementerian pemuda dan olahraga
instansi lain yang dianggap perlu
kementerian koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan mengoordinasikan:
kementerian hukum
kementerian hak asasi manusia
kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
instansi lain yang dianggap perlu.