Ini Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Selasa , 19 Nov 2024 - 19:36

ist Gedung DPR RI.--

BACAKORANCURUP.COM - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI memutuskan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) akan masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

"Kami meminta persetujuan, apakah hasil penyusunan Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025 dapat disetujui sesuai peraturan perundang-undangan?," kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024.

“Setuju”, sambut jawaban para anggota Baleg.

Berikut daftar 41 RUU prolegnas prioritas 2025:

Usulan Komisi:

Komisi I

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Komisi II

RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Komisi III

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Komisi IV

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

ini daftar 41 ruu prolegnas prioritas 2025                            bacakorancurup.com - badan legislatif (baleg) dpr ri memutuskan 41 rancangan undang-undang (ruu) akan masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.
"kami meminta persetujuan, apakah hasil penyusunan prolegnas ruu 2025-2029 dan prolegnas ruu prioritas 2025 dapat disetujui sesuai peraturan perundang-undangan?," kata ketua baleg dpr bob hasan dalam rapat di kompleks parlemen senayan, jakarta pusat, senin, 18 november 2024.
“setuju”, sambut jawaban para anggota baleg.
berikut daftar 41 ruu prolegnas prioritas 2025:
 
usulan komisi:
komisi i
ruu tentang perubahan ketiga atas uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran 
komisi ii
ruu tentang perubahan atas uu nomor 29 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara
komisi iii
ruu tentang perubahan atas uu nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
komisi iv
ruu tentang perubahan atas uu nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
ruu tentang perubahan kedua atas uu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
komisi v
ruu tentang perubahan atas uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan komisi vi
ruu atas perubahan uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
ruu tentang perubahan ketiga atas uu nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
komisi vii
ruu tentang perubahan ketiga atas uu nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (carry over)
komisi viii
ruu tentang perubahan atas uu nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan ibadah haji dan umrah 
ruu tentang perubahan atas uu nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji 
komisi ix
ruu tentang perubahan ketiga atas uu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
komisi x
ruu tentang perubahan atas uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
komisi xi
ruu tentang pengampunan pajak atau tax amnesty
komisi xii
ruu tentang energi baru dan energi terbarukan (carry over)
komisi xiii
ruu tentang perubahan kedua atas uu nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
 
usulan baleg
ruu tentang perubahan kedua atas uu nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan ri
ruu tentang perubahan atas uu nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (komcad)
ruu tentang komoditas strategis 
ruu pertekstilan
ruu tentang perubahan atas uu nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia 
ruu tentang pprt
ruu tentang pengaturan pasar ritel modern h. ruu tentang bpip
ruu tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (carry over)
ruu tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
ruu tentang perubahan atas uu nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.
ruu tentang perubahan ketiga atas uu nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrianusulan perseorangan 
ruu tentang pengelolaan perubahan iklim (dpr dan dpd)
ruu tentang perubahan atas uu nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (diusulkan melly goeslaw, fraksi gerindra)
ruu tentang masyarakat hukum adat (dpr anggota dan dpd)
ruu tentang perubahan keempat atas uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (diusulkan fraksi pdip, pkb, dpd)
 
usulan pemerintah 
ruu tentang hukum acara perdata (carry over)
ruu tentang narkotika dan psikotropika
ruu tentang desain industri 
ruu tentang hukum perdata internasional 
ruu tentang pengelolaan ruang udara (carry over)
ruu tentang pengadaan barang dan jasa publik 
ruu tentang keamanan dan ketahanan siber 
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran 
 
usulan dpd 
ruu tentang daerah kepulauan.