Wacana Pilkada Melalui DPRD Timbulkan Pro dan Kontra

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Senin , 23 Dec 2024 - 18:08

ist Ilustrasi TPS.--

Dilain sisi, pengamat politik Siti Zuhro, yang juga peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengkritik usulan Pilkada lewat DPRD.

Ia mempertanyakan bagaimana kualitas kepala daerah yang akan dihasilkan jika pemilihan dilakukan melalui DPRD.

"Masalahnya akan lebih rumit lagi ketika partai-partai tidak berkehendak untuk mempertahankan Pilkada langsung," ujar Siti Zuhro dalam diskusi daring pada Minggu 22 Desember 2024.

Polemik ini menunjukkan adanya tarik ulur dalam memahami urgensi dan dampak dari perubahan sistem Pilkada yang kini semakin menjadi topik hangat di tengah masyarakat.

wacana pilkada melalui dprd timbulkan pro dan kontra                            bacakorancurup.com - keinginan presiden prabowo subianto agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kembali memunculkan pro dan kontra di publik. disway merchandise 
usulan ini pertama kali disampaikan oleh prabowo dalam pidatonya saat acara hut ke-60 golkar di sentul, bogor, pada kamis 12 desember 2024. prabowo berpendapat bahwa pilkada lewat dprd dapat menekan anggaran negara yang selama ini dialokasikan untuk pilkada langsung.
menurutnya, uang yang dihemat tersebut dapat digunakan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, malaysia, singapura, india, sekali milih anggota dprd, sekali milih, ya sudah dprd itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujar prabowo.
mayoritas partai politik di dpr, khususnya yang tergabung dalam kim plus, menyambut baik usulan tersebut. beberapa partai yang menyatakan dukungannya antara lain pkb, golkar, pan dan pks.
ketua dpp pks bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), almuzzammil yusuf, menyatakan bahwa pks mendukung wacana pilkada melalui dprd.
"pks mendukung wacana pilkada melalui dprd yang disampaikan presiden prabowo. sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," kata muzzammil pada kamis, 19 desember 2024.
baca juga:tindaklanjuti arahan plt gubernur, disdikbud optimalkan pemetaan guru asn
baca juga:semua guru dilarang tambah libur tanpa terkecuali
demikian pula dengan ketua umum pkb muhaimin iskandar atau cak imin, yang mendukung evaluasi terhadap pemilihan langsung di level pilkada.
"ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada, itu saya kira saya mendukung. pkb juga mendukung. soal mekanismenya, apakah langsung dprd? apakah semua (oleh) dprd? mari kita diskusikan bersama," ungkapnya pada jumat 13 desember 2024. 
sementara itu, ketua umum partai golkar bahlil lahadalia juga menyampaikan pandangannya, yang mengatakan bahwa reformasi terhadap sistem pemilu perlu dilakukan agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa. 
"tujuan negara itu tidak hanya demokrasi. demokrasi itu kan instrumen untuk menunjukkan tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya di kantor dpp golkar pada jumat 20 desember 2024. 
ketua umum partai amanat nasional (pan) zulkifli hasan (zulhas) juga mendukung adanya wacana itu. menurutny,  pemilihan kepala daerah melalui dprd bagian dari sistem demokrasi. "nanti dprd itu memilih bupati dan gubernur, kan lebih hemat. sama aja, kan demokrasi juga. cuma ada yang langsung, ada yang melalui perwakilan dprd. kalau pilpres tetap langsung," tegasnya, jumat 20 desember 2024.
dilain sisi, pengamat politik siti zuhro, yang juga peneliti badan riset dan inovasi nasional (brin), mengkritik usulan pilkada lewat dprd. 
ia mempertanyakan bagaimana kualitas kepala daerah yang akan dihasilkan jika pemilihan dilakukan melalui dprd. 
"masalahnya akan lebih rumit lagi ketika partai-partai tidak berkehendak untuk mempertahankan pilkada langsung," ujar siti zuhro dalam diskusi daring pada minggu 22 desember 2024. 
polemik ini menunjukkan adanya tarik ulur dalam memahami urgensi dan dampak dari perubahan sistem pilkada yang kini semakin menjadi topik hangat di tengah masyarakat.