Pilkada Bengkulu Selatan Diulang

BACAKORANCURUP.COM- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Daniel Yusmic P Foekh dan Suhartoyo membacakan putusan sidang sengketa Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2024 yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3, H Rifai SSos dan Yevri Sudianto.

Hasil putusan tersebut dibacakan Hakim MK sekira pukul 20.50 WIB pada Senin, 24 Februari 2025.

Yaitu Pilkada Bengkulu Selatan harus dilakukan pemilihan ulang dengan mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai peserta Pilkada yang sebelumnya berpasangan dengan II Sumirat bernomor urut 2 sebagai pihak terkait dan KPU sebagai pihak termohon.

Bahwa dengan mempertimbangkan perimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah tidak membedakan apa masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif maupun oleh pejabat sementara, serta memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129/PUU-XXXI/2024 yang pada pokoknya menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

"Maka dalam menghitung masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan periode 2016 - 2021 haruslah berlaku sama atau tidak dibedakan yaitu ketika Gusnan Mulyadi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan definitif yaitu setelah diterbitkan keputusan Kemendagri Nomor 131.17-1080 Tahun 2025 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan," terang Hakim Daniel Yusmic P Foekh.

Lebih lanjut, Hakim Daniel menerangkan penghitungan jabatan Gusnan sebagai bupati sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Bupati yang secara nyata.

Sehingga dalam hal itu penghitungan periodesasi telah dilakukan kepada Plt yang telah menjalankan tugas pengganti bupati.

BACA JUGA:Grand Prix Thailand Jadi Ujian Yamaha

BACA JUGA:Damkar Usul Perda Apar, Ini Maksud dan Tujuannya

"Dengan demikian, mengecualikan masa jabatan di mana wakil kepala yang daerah yang tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani oleh wakil kepala daerah tersebut sebagai kepala daerah dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan menjadi kepala daerah, merupakan penafsiran yang tidak tepat karena tidak sejalan dengan esensi putusan-putusan Mahkamah tersebut  di atas," tegasnya.

Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak 17 Mei 2018 - 17 Februari 2021 sesuai keputusan Kemendagri, yaitu selama 2 tahun 9 bulan atau lebih  dari 2 tahun 6 bulan. Dengan demikian, dalil pemohon a quo beralasan dalam hukum.

"Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati Bengkulu Selatan dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024," terangnya.

Dalam putusan itu, MK juga memerintahkan untuk dilakukan pemilihan ulang kepala daerah dengan menyertakan Ii Sumirat sebagai peserta Pilkada. Dengan waktu paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan."Sementara itu, berkaitan dengan Calon Wakil Bupati II Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap mempertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik pengusul atau pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Muyadi," jelasnya.

Sementara itu, Gusnan Mulyadi melalui video singkatnya yang disebarkan melalui akun Facebook pribadinya menyatakan menerima hasil dari putusan MK.