Wabup Minta Peserta PPPK Tak Resah Terkait Evaluasi Data, Bukan Cari Kesalahan

BACAKORANCURUP.COM - Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr Hendri Praja SSTP MSi mengimbau kepada seluruh peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama di daerahnya, agar tidak panik.

Atau peserta PPPK diminta tidak merasa cemas terkait proses evaluasi data yang saat ini tengah berlangsung.

Menurut Wabup, evaluasi yang dilakukan pemerintah bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai langkah penting untuk memastikan validitas data administrasi dari 1.145 peserta PPPK yang telah dinyatakan lulus.

Proses ini juga dilakukan guna menjawab aduan/laporan mengenai adanya dugaan pemalsuan data administrasi oleh beberapa peserta.

"Evaluasi ini penting agar semuanya berjalan transparan dan sesuai aturan. Kami ingin memastikan seluruh proses seleksi berlangsung dengan jujur dan adil. Jadi, peserta yang memang sudah sesuai aturan tidak perlu khawatir," tegas Wabup Hendri.

BACA JUGA:Soal Penyertaan Modal Masih Lihat Struktur RAPBD-P

BACA JUGA:Pasca Satgas PKH Pasang Plang TNKS, Jaksa Bakal Sosialisasi ke Masyarakat

Wabup juga menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mendukung proses pengangkatan PPPK, namun tetap harus berlandaskan pada keabsahan data dan regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, Wabup menyampaikan, Pemkab Rejang Lebong masih membuka ruang pengaduan hingga 20 Juli 2025 mendatang. Masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan PPPK fiktif atau siluman diminta segera menyampaikan laporan resmi ke BKPSDM.

"Kami mengajak masyarakat ikut berperan serta. Aduan dari masyarakat akan sangat membantu tim evaluasi untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus yang mencuat," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab melalui tim evaluasi tengah melakukan verifikasi ulang terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta.

Salah satu peserta PPPK tahap pertama yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan evaluasi ulang tersebut. Ia mengatakan bahwa setelah menunggu cukup lama sejak pengumuman kelulusan, seharusnya proses pelantikan sudah dilakukan.

"Kami bingung dan khawatir, jangan sampai hasil yang sudah keluar ini malah dibatalkan," katanya.