Anggaran APBD Belum Penuhi Standar Pelayanan Dasar

ist Hidayatullah.--
BACAKORANCURUP.COM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, menyampaikan dari penilaian pihaknya jika dalam anggaran belanja daerah belum memenuhi untuk pelayanan dasar, sebagaimana yang diatur dalam aturan dan perundang - undangan yang mengatur persentase yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.
"Sejauh ini kami menilai belum memenuhi standar pelayanan dasar karena masih sangat berkekurangan pada lini pelayanan dasar kita baik pendidikan atau kesehatan itu sendiri," sampai Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayatullah, mitra yang membidangi lini pelayanan dasar.
Dikatakannya, dimana anggaran tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan yang ada pada lini pelayanan dasar, tersebut pasalnya saat ini anggaran APBD Rejang Lebong masih besar pada anggaran belanja pegawai yang sangat fantastis mengambil porsi dalam APBD Rejang Lebong.
BACA JUGA:Raperda RPJMD dan CSR Harus Berkaitan Langsung untuk Masyarakat
"Dan saat ini anggaran tersebut masih terus dicari formulasi yang tepat untuk memenuhi pelayanan dasar tersebut baik pendidikan atau kesehatan," jelasnya.
Adapun misalnya pada lini pendidikan jika, saat ini masih banyak ditemukan di Rejang Lebong ruang kelas yang belum memadai, sehingga perlu anggaran untuk perbaikan ruang kelas, kelangkaan meubeler, dan pemenuhan kebutuhan belajar siswa.
“Terlebih untuk sarana dalam pendidikan juga menjadi PR besar untuk dipenuhi pada tahun ini dan kedepannya,” terangnya.
Begitu juga untuk lini kesehatan perlu adanya anggaran untuk menjamin JKN KIS untuk masyarakat, kemudian anggaran perbaikan sarana puskesmas dan pustu serta rsud, ditambah dengan menjamin standar mobilitas kesehatan yang baik misalnya ambulans.
“Semuanya ini belum memadai di Rejang Lebong, dan perlu adanya peningkatan yang extra pada anggaran lini ini,” jelasnya.
Pihaknya saat ini terus melakukan formulasi anggaran untuk bidang pelayanan dasar yakni Bidang Kesehatan, yang mana saat ini menjadi lokus yang penting dan harus ada.
“Semua anggaran yang memang dibutuhkan dalam lini pelayanan dasar terus kita perjuangkan untuk dipenuhi secara bertahap, dengan harapan dapat memenuhi dari standar aturan yang ada," pungkasnya.