Jokowi Tegaskan Jika Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Reporter: Gale |

Editor: radian |

Rabu , 24 Jan 2024 - 16:24

ist Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan jika presiden boleh kampanye dalam pemilihan umum (pemilu).--

jokowi tegaskan jika presiden boleh kampanye dan memihak                            curupekspress.bacakoran.co - presiden joko widodo (jokowi) tegaskan jika presiden boleh kampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
bahkan, presiden jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak. ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.
"ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata jokowi dalam keterangannya di lanud halim perdanakusuma, jakarta timur, rabu, 24 januari 2024.
namun, jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara. 
baca juga:firli dicurigai ulur waktu, usai ajukan praperadilan
baca juga:bupati kukuhkan tpakd
"tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegasnya. 
jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.  
"boleh pak (berpolitik), kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. menteri juga boleh," kata jokowi.
 meski demikian, ia mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye.  
baca juga:bupati rl pantau gudang logistik pemilu
baca juga:pn putus 205 perkara
"ya nanti dilihat," ujarnya.
keberpihakannya dari jokowi ini sebelumnya juga telah menuai protes dari berbagai kalangan, di mana mereka meminta agar presiden berada di posisi netral. 
sedangkan jokowi juga sempat mengatakan jika dirinya tidak melakukan cawe-cawa, akan tetapi pernyataan itu berubah dan mengakui jika dirinya melakukan hal tersebut. 
dengan pernyataan dari jokowi yang mengatakan jika presiden boleh memihak dan bleh kampanye, maka hal ini disinyalir akan semakin memperkeruh suasana menjelang pemilu. 
hal ini terkait dengan aturan asn tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja asn menjadi tidak profesional. 
netralitas ini juga sempat disampaikan oleh jokowi saat di area proyek pembangunan jalan tol ikn, kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur, pada rabu, 1 november 2023. 
saat itu jokowi menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (asn) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada pemilu 2024.