Daftar 10 Parpol Gagal Lolos DPR, Partai Perindo, PSI, PPP Gigit Jari

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Kamis , 21 Mar 2024 - 19:33

Ist Bendera Parpol.--

daftar 10 parpol gagal lolos dpr, partai perindo, psi, ppp gigit jari                            curupekspress.bacakoran.co - komisi pemilihan umum (kpu) telah menetapkan partai yang lolos dan tidak lolos ke dpr. 
hal itu berdasarkan data ambang batas parlemen yakni 4 persen. 
terdapat 8 parpol yang lolos ke senayan dan 10 parpol gagal ke dpr. 
parpol yang berhasil mendapatkan kursi dpr lantaran memperoleh suara di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen.
berdasarkan hasil akhir rekapitulasi nasional kpu di 38 provinsi secara berjenjang yang telah ditetapkan ketua kpu dalam rapat pleno, terdapat 8 parpol yang berhasil lolos ke senayan.
baca juga:menkominfo bilang kecurangan pemilu paling banyak di pileg, pilpres nyaris tidak ada
parpol lolos dpr berdasarkan nomor urut
partai kebangkitan bangsa (pkb) 10,67%
partai gerindra 13,24%
partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) 16,80%
partai golkar 15,29%
partai nasdem 9,72%
partai keadilan sejahtera (pks) 8,37%
partai amanat nasional (pan) 7,22%
partai demokrat 7,42%
 
partai tidak lolos dpr berdasarkan nomor urut
pb 0,65%
partai gelora 0,85%
pkn 0,22%
partai hanura 0,72%
partai garuda 0,27%
pbb 0,38%
partai solidaritas indonesia (psi) 2,8%
partai perindo 1,29%
partai persatuan pembangunan (ppp) 3,71%
partai ummat 0,42%
 
apa itu parliamentary threshold?
dikutip dari hukum online, parliamentary threshold adalah syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen.
parliamentary threshold memiliki tujuan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen.
hal ini karena di indonesia menganut sistem multipartai, maka perlu mengontrol pertumbuhan partai politik agar tidak terjadi multipartai yang ekstrem.
sehingga, dapat mengurangi gesekan antara lembaga eksekutif dan legislatif guna mendukung sistem presidensial.
ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang berdampak langsung terhadap konversi suara ke kursi.
sehingga ambang batas sangat berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu, dan konsistensi pengaturan di dalam sebuah regulasi pemilu.
dikutip dari laman resmi mahkamah konstitusi (mk) menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% (empat persen) suara sah nasional yang diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (uu pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam pemilu dpr 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu dpr 2029 dan pemilu berikutnya.
demikian tercantum dalam putusan nomor 116/puu-xxi/2023.
putusan dari perkara yang diajukan oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada kamis (29/2/2024) di ruang sidang pleno mk.