KP2 Soroti PPDB di Rejang Lebong, Ada Apa ?

Reporter: Nicko |

Editor: radian |

Kamis , 20 Jun 2024 - 20:43

KP2 RL saat melaksanakan rapat dengan DPRD beberapa waktu lalu. -IST/CE -

"Akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, banyak sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya, bahkan sampai tidak mendapatkan siswa baru," sampainya.

Karena itu dikatakannya, KP2 akan terus melakukan pemantauan terhadap semua proses yang dilaksanakan oleh sekolah - sekolah penyelenggara.

Serta KP2 juga akan membuka Posko Pengaduan PPDB bagi masyarakat yang merasa kecewa pada saat pelaksanaan.

"Harapan kami masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran.

Akan tetapi pengaduan harus didukung oleh bukti dan data yang akurat.

Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang coba-coba bermain dalam proses PPDB," tegasnya.

Selain itu lanjutnya, KP2 RL sangat berharap kepada pihak sekolah agar tidak terjadi lagi kesalahan jumlah siswa yang terinput ke dalam dapodik.

Karena setiap sekolah yang menerima dana BOS besarannya mengacu pada jumlah siswa yang terdata di dapodik.

"Kami juga menginginkan fungsi pengawasan oleh pihak dikbud bisa dijalankan secara maksimal. Sehingga ke depannya tidak ada lagi praktek praktek yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat pada umumnya," tutup Hammadi.

kp2 soroti ppdb di rejang lebong, ada apa ?                            bacakorancurup.com - pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma/smk yang saat ini tengah berlangsung di kabupaten rejang lebong saat ini.
mendapat sorotan dari komunitas peduli pendidikan (kp2) rejang lebong.
baik itu sekolah negeri, maupun sekolah swasta yang harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak.
terkhusus oleh pihak dikbud dan masyarakat rejang lebong umumnya.
sekretaris umum kp2 rl hammadi mpd menyampaikan, pihaknya mencermati beberapa tahun kebelakang sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ppdb.
baca juga:alhamdulillah, kuota pppk guru di rejang lebong bertambah! 
baca juga:buruan! beasiswa lpdp resmi dibuka, ini segudang keuntungan yang ditawarkan
baik pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas (sma), sekolah menengah pertama (smp), maupun jenjang sekolah dasar (sd) yang membuat sejumlah pihak dirugikan.
"kami meminta, agar penyelenggaraan ppdb tahun 2024 dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan," ujar hammadi.
pihaknya juga menginginkan, agar pada penyelenggaraan ppdb tersebut, betul-betul mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dalam ppdb.
yakni permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian pergub, perbup dan khusus tingkat slta sesuai juknis dikbud propinsi bengkulu nomor: b/400.3.1/12/dikbud/2024 yang menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan.
"kalau berkacamata dengan pelaksanaan ppdb tahun sebelumnya, masih terlihat banyak terjadinya pelanggaran aturan yang menimbulkan keluhan di masyarakat," kata hammadi.
adapun sejumlah pelanggaran yang terjadi sebutnya, seperti calon siswa yang berdomisili di zona terdekat dengan sekolah tertentu tidak diterima disekolah tersebut.
dimana diketahui, hal ini disebabkan karena adanya praktek tidak transparan, serta juga diduga adanya terjadi praktek jual beli bangku, mal administrasi atau rekayasa data, dan siswa titipan orang-orang tertentu, sehingga mengambil hak-hak siswa yang memang di wilayah zona tersebut.
"akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, banyak sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya, bahkan sampai tidak mendapatkan siswa baru," sampainya.
karena itu dikatakannya, kp2 akan terus melakukan pemantauan terhadap semua proses yang dilaksanakan oleh sekolah - sekolah penyelenggara.
serta kp2 juga akan membuka posko pengaduan ppdb bagi masyarakat yang merasa kecewa pada saat pelaksanaan.
"harapan kami masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran.
akan tetapi pengaduan harus didukung oleh bukti dan data yang akurat.
jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang coba-coba bermain dalam proses ppdb," tegasnya.
selain itu lanjutnya, kp2 rl sangat berharap kepada pihak sekolah agar tidak terjadi lagi kesalahan jumlah siswa yang terinput ke dalam dapodik.
karena setiap sekolah yang menerima dana bos besarannya mengacu pada jumlah siswa yang terdata di dapodik.
"kami juga menginginkan fungsi pengawasan oleh pihak dikbud bisa dijalankan secara maksimal. sehingga ke depannya tidak ada lagi praktek praktek yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat pada umumnya," tutup hammadi.