Terkesan Dibiarkan, KP2 Prihatin dengan Permasalahan PPDB

Reporter: Nicko |

Editor: radian |

Minggu , 14 Jul 2024 - 19:18

SMA 4 Rejang Lebong.-IST/CE -

"Ayolah kita laksanakan PPDB ini dengan baik dan benar, agar tidak ada masyarakat yang terzolimi," kata Hammadi.

Disamping itu menurutnya juga, terjadinya kekacauan atau keanehan dalam PPDB ini, karena tidak adanya transparansi.

Mengingat pihak sekolah juga, tidak mengumumkan rekapitulasi calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan yang diterima melalui aplikasi secara manual.

Artinya ada celah bagi oknum sekolah untuk menerima peserta didik diluar aplikasi.

Terlebih lagi jika ada yang tidak mendaftar ulang dan kemungkinan terburuk yang tidak kita harapkan adalah menambah kuota setelah masa daftar ulang.

"Kami berharap, agar semuanya bisa segera diperbaiki," tandasnya.

terkesan dibiarkan, kp2 prihatin dengan permasalahan ppdb                            bacakorancurup.com  - sehubungan dengan pelaksanaan ppdb di sman 4 rejang lebong yang dinilai kacau belakangan ini.
komunitas peduli pendidikan (kp2) rejang lebong juga ikut mengomentari apa yang terjadi di lapangan.
sebagaimana disampaikan sekretaris umum kp2 rejang lebong hammadi m.pd kepada wartawan.
jika pihaknya cukup prihatin dengan permasalahan yang selalu terjadi pada pelaksanaan ppdb, khususnya di kabupaten rejang lebong dan provinsi bengkulu pada umumnya.
baca juga:tunggakan pajak reklame di rejang lebong capai puluhan juta!
baca juga:pendaftaran pmb kampus akrel gelombang kedua segera dibuka! 
bahkan menurutnya lebih miris lagi karena permasalahan ini terkesan dibiarkan, tanpa ada sanksi yang tegas dari pihak terkait. padahal persoalan serupa selalu terjadi pada saat pelaksanaan ppdb sebelumnya. 
"sebenarnya permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang tidak mau diatasi. baik oleh masyarakat yang kurang respect dengan sekolah tertentu, juga pejabat berwenang yang tak mampu untuk mengintervensi pihak sekolah, maupun panitia penyelenggara ppdb itu sendiri yang tetap membuka celah untuk terjadinya inkonsistensi pada regulasi yang ada," ujar hammadi.
dijelaskannya, dengan adanya siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke wilayah domisili (zonasi) terdekat.
bisa saja indikasi jual beli bangku dan titipan oknum pejabat, serta pengumuman hasil seleksi yang tidak transparan, membuat banyak pihak terutama orang tua siswa merasa pesimis dengan pelaksanaan ppdb tahun ini.
ditambah lagi menurutnya, ada indikasi sekolah yang menerima siswa melebihi daya tampung, sementara disisi lain ada sekolah yang kesulitan mendapatkan siswa.
hal ini tentunya menambah daftar panjang permasalahan ppdb yang tidak pernah terselesaikan.
"kp2 mengingatkan, harus ada tindakan yang lebih serius dari pihak terkait dalam mengatasi masalah yang sering muncul pada setiap pelaksanaan ppdb. terutama dari pihak dikbud provinsi dan kabupaten, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini sering merasa terzolimi pada setiap pelaksanaan ppdb.
bahkan kp2 juga berharap, agar masyarakat untuk terus mengawasi setiap pelaksanaan ppdb dan tidak takut melaporkan kalau diketahui ada kecurangan yang terjadi, sesuai pernyataan dari anggota dprd provinsi bengkulu. 
"ayolah kita laksanakan ppdb ini dengan baik dan benar, agar tidak ada masyarakat yang terzolimi," kata hammadi.
disamping itu menurutnya juga, terjadinya kekacauan atau keanehan dalam ppdb ini, karena tidak adanya transparansi.
mengingat pihak sekolah juga, tidak mengumumkan rekapitulasi calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan yang diterima melalui aplikasi secara manual.
artinya ada celah bagi oknum sekolah untuk menerima peserta didik diluar aplikasi.
terlebih lagi jika ada yang tidak mendaftar ulang dan kemungkinan terburuk yang tidak kita harapkan adalah menambah kuota setelah masa daftar ulang.
"kami berharap, agar semuanya bisa segera diperbaiki," tandasnya.