Ini Tanggapan Pengamat Soal RUU Pilkada

Reporter: gale |

Editor: radian |

Sabtu , 24 Aug 2024 - 22:34

ist Rapat paripurna DPR pada Kamis, 23 Agustus 2024 lalu.--

"Karena perubahan ketentuan oleh MK tidak selalu harus diikuti dengan perubahan UU, jadi bunyi putusan MK itu menggantikan ketentuan UU," timpalnya.

RUU Pilkada Dibatalkan DPR

Melalui Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad RUU Pilkada akhirnya dibatalkan pasca aksi solidaritas dari mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lain berlangsung di depan gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024.

Dasco menjelaskan bahwa pengesahan yang semula akan dilakukan pada saat itu, urung dilakukan karena anggota atau peserta rapat paripurna sebagain besar tidak hadir. Dengan menimbang itu, Dasco menegaskan bahwa DPR memastikan membatalkan pengesahan RUU Pilkada yang sebelumnya direvisi bersama pemerintah, Rabu, 21 Agustus 2024.

Sehingga, kata Dasco, pada saat proses pendaftaran calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 di KPU pada 27 Agustus 2024, dikembalikan menggunakan Undang-Undang Nomor 60 yang sudah menjadi putusan MK.

"Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tgI 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," ungkapnya.

Perjuangan mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lainnya bisa dibilang membuahkan hasil. DPR mengklaim telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menimbang kembali pengesahan tersebut.

Setidaknya, kata Dasco, UU Pilkada yang menjadi putusan MK terbaru menjadi acuan untuk Pilkada 2024 serentak. Meskipun kata dia, perubahan ini akan sangat berdampak dengan peta politik antar partai di daerah

ini tanggapan pengamat soal ruu pilkada                             bacakorancurup.com - pengamat politik dan hukum abdul fikchar hadjar menyebut revisi undang-undang (ruu) pilkada terlalu bau amis bagi masyarakat.
hal ini yang menjadi penyebab bola panas di tengah bergejolaknya isu politik jelang pilkada 2024 secara serentak. 
putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60 terkait perubahan ambang batas pendaftaran dan minimal usia 30 tahun calon kepala daerah (cakada), direspons kilat oleh badan legislasi (baleg) dpr dan pemerintah.
dpr dan pemerintah menganulir ketentuan ambang batas pendaftaran cakada seperti untuk pilkada jakarta, di mana partai politik yang memiliki dpt suara 7,5% saat pileg lalu berhak mendaftarkan tanpa harus berkoalisi.
baca juga:jimly asshiddiqie ungkap kaesang masih dapat maju cawagub
pun begitu, calon kepala daerah 30 tahun dinyatakan sah hanya saat pada pendaftaran, bukan saat pelantikan menjadi kepala daerah tertentu, juga ditolak oleh dpr dan pemerintah. 
dpr dan pemerintah justru merevisi kembali putusan mk bahwa ambang batas pendaftaran partai politik untuk pencalonan cakadanya minimal memiliki 20% suara dan 25% kursi di dprd. 
dan mengasahkan bagi calon kepada daerah dengan batas usia 30 tahun saat pelantikan. menurut majelis wali amanat universitas trisakti itu, ruu pilkada ini sudah barang pasti menyulut kemarahan rakyat. 
sehingga, abdul fikchar menyarankan kepada dpr, ruu pilkada dibatalkan saja. katanya, biarlah kpu merancang putusan mk tersebut dengan sebaik-baiknya. 
"pasti akan menyulutkan kemarahan rakyat. jadi sebaiknya perubahan uu pilkada itu dibatalkan saja," jelasnya kepada disway.id, dikutip jumat, 23 agustus 2024. 
ia melanjutkan, masyarakat sudah paham dengan situasi politik saat ini. sehingga publik mencium bau amis dari ruu pilkada ini tak lain hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja. 
"karena masyarakat mencium bau amis dari arah perubahan itu untuk meloloskan dan menguntungkan pihak tertentu yang berkaitan dengan penguasa exciting," jelasnya. 
kpu tak melulu ikuti ketentuan mkabdul fikchar menjelaskan, keputusan saat ini ada di tangan komisi pemilihan umum (kpu) untuk merancang pkpu khusus pilkada 2024. 
menurutnya peraturan kpu (pkpu) jelang pendaftaran pilkada 2024 pada 27 agustus 2024, harus diatur menyesuaikan uu pilkada yang lama dan putusan mk yang terakhir. 
"karena perubahan ketentuan oleh mk tidak selalu harus diikuti dengan perubahan uu, jadi bunyi putusan mk itu menggantikan ketentuan uu," timpalnya.
 
ruu pilkada dibatalkan dpr 
melalui wakil dpr ri sufmi dasco ahmad ruu pilkada akhirnya dibatalkan pasca aksi solidaritas dari mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lain berlangsung di depan gedung dpr ri, kamis, 22 agustus 2024. 
dasco menjelaskan bahwa pengesahan yang semula akan dilakukan pada saat itu, urung dilakukan karena anggota atau peserta rapat paripurna sebagain besar tidak hadir. dengan menimbang itu, dasco menegaskan bahwa dpr memastikan membatalkan pengesahan ruu pilkada yang sebelumnya direvisi bersama pemerintah, rabu, 21 agustus 2024. 
sehingga, kata dasco, pada saat proses pendaftaran calon kepada daerah untuk pilkada 2024 di kpu pada 27 agustus 2024, dikembalikan menggunakan undang-undang nomor 60 yang sudah menjadi putusan mk. 
"oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgi 27 agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan jr mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," ungkapnya. 
perjuangan mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lainnya bisa dibilang membuahkan hasil. dpr mengklaim telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menimbang kembali pengesahan tersebut. 
setidaknya, kata dasco, uu pilkada yang menjadi putusan mk terbaru menjadi acuan untuk pilkada 2024 serentak. meskipun kata dia, perubahan ini akan sangat berdampak dengan peta politik antar partai di daerah

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 25 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan