KPK Bakal Panggil Eks Ketua DPRD Jatim, Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD 2019-2022

Reporter: Gale |

Editor: radian |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 21:42

ist Asep Guntur Rahayu: KPK bakal panggil eks Ketua DPRD Jatim atas kasus dugaan korupsi dana hibah APBD 2019-2022.--

kpk bakal panggil eks ketua dprd jatim, dugaan korupsi dana hibah apbd 2019-2022                             bacakorancurup.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) bakal panggil eks ketua dprd jatim atas kasus dugaan korupsi dana hibah apbd 2019-2022. 
pemanggilan ini pasca penggeledahan di sejumlah lokasi oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) di jawa timur terkait dugan korupsi dana hibah apbd provinsi jawa timur 2019-2022.  
"geledah di jatim terkait dengan apa benar geledah itu dilakukan di rumah saudara yang disita, uang, mobil dan lain-lain," ujar direktur penyidikan asep guntur rahayu dikutip pada jumat, 4 oktober 2024. 
lebih lanjut, asep mengungkapkan bahwa kpk sedang melakukan beberapa kegiatan di jawa timur, seperti minta keterangan kepada sejumlah saksi hingga penggeledahan.  
"artinya kita untuk memenuhi unsur-unsur pasalnya dengan informasi maupun juga keterangan, maupun juga bukti-bukti yang ada," jelasnya.  
baca juga:jakarta selatan persiapkan kegiatan menjelang pilkada
baca juga:kemenkominfo tak gandeng platform x kawal pemilu damai 2024
"termasuk juga ada uang, ada barang yang kita anggap atau yang penyidik kita itu berasal dari tindakan korupsi," lanjutnya.  
lebih lanjut, asep mengatakan buntut dari penggeledahan di jatim, kpk berencana meminta keterangan dari eks ketua dprd jatim  kusnadi. 
untuk pemanggilannya akan dilakukan di jakarta dan di jawa timur. 
"kemudian rencana memanggil terhadap bapak k ini, ya ditunggu saja nanti tentunya kita akan panggil konfirmasi," papar asep.  
"tapi kita upayakan untuk panggilan di sini (gedung merah putih kpk) untuk beberapa, itu kan termasuk ketua ya, ketua fraksi dan ini akan dipanggil di sini," ujar asep.  
untuk membuat penyelidikan lebih efektif, beberapa orang saksi akan dimintai keterangan di bpkp jawa timur. 
sementara, untuk ketua dan wakil terkait akan dipanggil untuk diperiksa di gedung merah putih kpk, jakarta.  "karena itu banyak sebarannya di madura dan lain-lain, nanti tim yang ke sana, jadi di bpkp jawa timur untuk memeriksanya," pungkasnya.  
sebelumnya, tim penyidik kpk menggeledah rumah kediaman menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (pdtt) abdul halim iskandar pada jumat, 6 september 2024.  
dalam hal ini, kpk menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai rp250 juta dari mantan ketua dprd jatim periode 2014-2019, yang juga merupakan kakak kandung ketua umum partai kebangkitan bangsa (pkb), muhaimin iskandar atau cak imin.  
tim penyidik kpk sudah lebih dulu menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur, di jalan pahlawan kota surabaya, jumat, 16 agustus 2024.  
dalam proses penyidikan ini, tepatnya pada tanggal 26 juli 2024, kpk mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk 21 orang.  
mereka atas nama kus (penyelenggara negara/anggota dprd provinsi jawa timur); ai (penyelenggara negara/anggota dprd provinsi jawatimur); as (penyelenggara negara/anggota dprd provinsi jawa timur); bw, jpp, has, dan suk (swasta).  
kemudian ar, wk, aj, mas, aa, ah (swasta) dan fa (penyelenggara negara/anggota dprd kabupaten sampang). ah (penyelenggara negara/anggota dprd provinsi jawa timur), jj (penyelenggara negara/anggota dprd kabupaten probolinggo, serta aym, rws, mf, am, dan mm dari pihak swasta.  
adapun sejak tanggal 15 hingga 18 juli 2024 tim penyidik kpk telah melakukan serangkaian kegiatan di kota surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan