Mantan Kader PDIP Tia Rahmania Gugat KPU ke PTUN

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Jumat , 11 Oct 2024 - 17:12

ist Tia Rahmania.--

Ronny menjelaskan pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan DPP PDI Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik Saudara Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi.

"Mahkamah Etik memutuskan Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Rahmania ke KPU," ungkapnya.

"Dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI," pungkasnya.

Ronny berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar, serta menegaskan pemecatan Tia Rahmania tidak ada kaitannya dengan kritik terhadap pimpinan KPK, melainkan hasil dari proses panjang dan transparan di Mahkamah Partai PDI Perjuangan.

"Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Kami periksa berdasarkan fakta dan saksi selama 5 bulan. Perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK," imbuhnya.

"Jadi sangat terbuka dan sangat-sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkat dengan sengketa legislatif," lanjutnya.

mantan kader pdip tia rahmania gugat kpu ke ptun                            bacakorancurup.com - mantan kader pdip tia rahmania mengguggat komisi pemilihan umum (kpu) ke pengadilan tata usaha negara (ptun). gugatan itu teregister dengan nomor perkara: 363/g/2024/ptun.jkt tertanggal 7 oktober 2024. 
"penggugat: tia rahmania. tergugat: komisi pemilihan umum republik indonesia," demikian dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara (sipp) ptun jakarta, kamis, 10 oktober 2024. 
meski demikian, dalam situs tersebut belum menampilkan apa isi gugatan tersebut.  
diketahui, pdip memberhentikan tia rahmania dari keanggotaan partai. tia batal dilantik menjadi anggota dpr terpilih 2024-2029. 
hal itu terlihat dalam surat keputusan kpu nomor 1368 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024. surat ditandatangani ketua kpu mochamad afifudin pada 23 september 2024. 
ketua dpp pdi perjuangan ronny talapessy menegaskan bahwa pemecatan tia rahmania dari anggota partainya karena terlibat kasus penggelembungan suara dalam pileg 2024. 
ia pun menegaskan jika pemecatan tia itu didasarkan pada penyelidikan mahkamah partai. 
"kami ingin mengklarifikasi agar publik tidak salah paham. proses ini bukan karena apa yang dilakukan saudari tia kemarin, tetapi hasil dari penyelidikan mahkamah partai terkait sengketa pemilu legislatif," ujar ronny di kantor dpp pdi perjuangan, jakarta, kamis, 26 september 2024. 
baca juga:kpk cekal gubernur kalsel sahbirin noor bepergian ke luar negeri
baca juga:tomboy jago, oleh: dahlan iskan
lebih lanjut, ia menjelaskan kronologi kasus yang diduga melibatkan tia tersebut.awalnya, pada tanggal 13 mei 2024, seluruh provinsi banten memutus 8 ppk di 8 kecamatan di dapil banten i, lebak dan pandeglang terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara tia rahmania. 
"sanksinya terhadap ppk ini adalah sanksi administrasi," ujar ronny. 
selanjutnya, pada tanggal 14 mei 2024, boni melayangkan gugatan ke mahkamah partai pdip atas adanya temuan dugaan kecurangan tersebut. 
"berdasarkan aturan internal kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. maka tanggal 30 agustus 2024 dpp pdi perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan mahkamah partai ke kpu," tuturnya. 
ronny menjelaskan pada tanggal 3 september 2024, mahkamah etik dan badan kehormatan dpp pdi perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara tia rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. 
"mahkamah etik memutuskan tia rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. maka tanggal 13 september dpp pdi perjuangan mengirimkan surat pemberhentian tia rahmania ke kpu," ungkapnya. 
"dan pada tanggal 23 september 2024 kemarin, kpu merilis keputusan kpu 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota dpr ri," pungkasnya. 
ronny berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar, serta menegaskan pemecatan tia rahmania tidak ada kaitannya dengan kritik terhadap pimpinan kpk, melainkan hasil dari proses panjang dan transparan di mahkamah partai pdi perjuangan. 
"jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. kami periksa berdasarkan fakta dan saksi selama 5 bulan. perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional yaitu pak muarar siahaan, mantan hakim mk," imbuhnya. 
"jadi sangat terbuka dan sangat-sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkat dengan sengketa legislatif," lanjutnya.