Bahas Penyaluran Bansos Terkesan Semrawut, Komisi I Kumpulkan PT Pos, Dinsos dan PKH

Reporter: Nike |

Editor: Radian |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:29

Saat Hearing Komisi I DPRD RL Bersama PT POS, Dinsos dan PKH-IKe/CE-

Curupekspress.bacakoran.co - Komisi I DPRD Rejang Lebong, Selasa (5/3) melakukan hearing dengan memanggil PT Pos sebagai salah satu penyalur Bantuan Soal (Bansos), Dinas Sosial (Dinsos) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun hearing ini membahas terkait dengan semrawutnya penyaluran Bansos pada PT Pos beberapa waktu lalu dan juga saat ini, yang berdampak cukup besar merugikan KPM yang ada di Rejang Lebong.

"Yang jelas kita mendengar keluhan yang berkenaan dengan masyarakat kita, maka kita harus tindaklanjuti, salah satunya ini langkah kita menyelesaikan mencari solusi, dengan melakukan hearing ini," sampai Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Juwita Astuti, dengan didampingi dua anggota Komisi I lainnya Hj Nurul Khairiah, dan Guntur Utama Jaya.

Dikatakannya, jika dalam hearing, sejumlah masalahnya telah disampaikan oleh pihak Dinsos dan PKH Rejang Lebong yang kurang lebih ada beberapa poin, yakni pertama data penerima Bansos yang ditutupi PT POS, banyak data KPM yang terhapus, adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dalam penyaluran, adanya calo bansos, dan juga adanya dugaan penilepan uang bansos.

BACA JUGA:BPK Masuk Lagi ke RL

Dengan kasus sudah transaksi, namun KPM sama sekali tidak merasa menerima dan mengambil uang bansos tersebut di kantor POS, penyaluran dengan tenaga yang tidak profesional, akuntabel dan tidak transparan.

"Ini sudah disampaikan secara langsung, dan poinnya kita sudah dapatkan, dan ada perwakilan pos yang mendengar secara langsung, kendati kita sayangkan hanya satu orang, dan itu pun bukan Kepala PT POS yang datang, hanya diwakili bidang mereka saja, dan mereka juga mengakui, jika mereka memang tidak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinsos dan PKH terkait dengan penyaluran," ungkapnya.

Sehingga dalam kesimpulan hearing sendiri pihaknya meminta pos untuk berbenah terkait dengan sistem dan bisa kembali menyalurkan sesuai dengan aturan dan koridor mereka dan menginvestigasi secara internal terlebih dahulu terkait dengan dugaan - dugaan atau praduga tak bersalah yang terjadi dilapangan, baik pungli, calo ataupun penilepan uang bansos tersebut, tentu saja dengan dikawal oleh lembaga DPRD Rejang Lebong.

"Yang jelas kita berikan waktu, mereka berbenah untuk secepatnya, baik keterbukaan data, profesional penyaluran, kembali ke juklak juknisnya, karena sesuai dengan aturan yang disampaikan, Bagian Hukum Setda Kab Rejang Lebong.

Jika tidak ada aturan yang menyebutkan, jika data tersebut bersifat rahasia, bahkan data tersebut harus diberikan ke pihak yang membidangi, sebagai asas transparansi. Sehingga bisa dilakukan fungsi pengawasan, kontrol dan pemantauan," jelasnya.

Dengan itu pihaknya juga berharap masalah ini juga tidak berlarut terjadi, dan memang kedepan penyaluran bisa dilakukan dengan lebih baik, dan tidak ada masalah yang terjadi dan tidak ada pihak yang dirugikan, terlebih masyarakat Rejang Lebong.

PT Pos Dinilai Egois dan Sombong

Didampingi anggota DPRD Rejang Lebong Hj Nurul Khairiah menyampaikan, jika dalam hal ini PT POS terlalu egois dan sombong sebagai penyalur Bansos tersebut.

bahas penyaluran bansos terkesan semrawut, komisi i kumpulkan pt pos, dinsos dan pkh                            curupekspress.bacakoran.co - komisi i dprd rejang lebong, selasa (5/3) melakukan hearing dengan memanggil pt pos sebagai salah satu penyalur bantuan soal (bansos), dinas sosial (dinsos) dan pendamping program keluarga harapan (pkh).
adapun hearing ini membahas terkait dengan semrawutnya penyaluran bansos pada pt pos beberapa waktu lalu dan juga saat ini, yang berdampak cukup besar merugikan kpm yang ada di rejang lebong.
"yang jelas kita mendengar keluhan yang berkenaan dengan masyarakat kita, maka kita harus tindaklanjuti, salah satunya ini langkah kita menyelesaikan mencari solusi, dengan melakukan hearing ini," sampai ketua komisi i dprd rejang lebong juwita astuti, dengan didampingi dua anggota komisi i lainnya hj nurul khairiah, dan guntur utama jaya.
dikatakannya, jika dalam hearing, sejumlah masalahnya telah disampaikan oleh pihak dinsos dan pkh rejang lebong yang kurang lebih ada beberapa poin, yakni pertama data penerima bansos yang ditutupi pt pos, banyak data kpm yang terhapus, adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran, adanya calo bansos, dan juga adanya dugaan penilepan uang bansos.
baca juga:ini sejumlah item yang diusulkan rl ke provinsi dan pusat
baca juga:bpk masuk lagi ke rl
dengan kasus sudah transaksi, namun kpm sama sekali tidak merasa menerima dan mengambil uang bansos tersebut di kantor pos, penyaluran dengan tenaga yang tidak profesional, akuntabel dan tidak transparan.
"ini sudah disampaikan secara langsung, dan poinnya kita sudah dapatkan, dan ada perwakilan pos yang mendengar secara langsung, kendati kita sayangkan hanya satu orang, dan itu pun bukan kepala pt pos yang datang, hanya diwakili bidang mereka saja, dan mereka juga mengakui, jika mereka memang tidak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinsos dan pkh terkait dengan penyaluran," ungkapnya.
sehingga dalam kesimpulan hearing sendiri pihaknya meminta pos untuk berbenah terkait dengan sistem dan bisa kembali menyalurkan sesuai dengan aturan dan koridor mereka dan menginvestigasi secara internal terlebih dahulu terkait dengan dugaan - dugaan atau praduga tak bersalah yang terjadi dilapangan, baik pungli, calo ataupun penilepan uang bansos tersebut, tentu saja dengan dikawal oleh lembaga dprd rejang lebong.
"yang jelas kita berikan waktu, mereka berbenah untuk secepatnya, baik keterbukaan data, profesional penyaluran, kembali ke juklak juknisnya, karena sesuai dengan aturan yang disampaikan, bagian hukum setda kab rejang lebong.
jika tidak ada aturan yang menyebutkan, jika data tersebut bersifat rahasia, bahkan data tersebut harus diberikan ke pihak yang membidangi, sebagai asas transparansi. sehingga bisa dilakukan fungsi pengawasan, kontrol dan pemantauan," jelasnya.
dengan itu pihaknya juga berharap masalah ini juga tidak berlarut terjadi, dan memang kedepan penyaluran bisa dilakukan dengan lebih baik, dan tidak ada masalah yang terjadi dan tidak ada pihak yang dirugikan, terlebih masyarakat rejang lebong.
pt pos dinilai egois dan sombong
didampingi anggota dprd rejang lebong hj nurul khairiah menyampaikan, jika dalam hal ini pt pos terlalu egois dan sombong sebagai penyalur bansos tersebut.
pasalnya mereka tutup mata terkait dengan masalah yang timbul akibat ketidak profesionalan mereka dalam menyalurkan bansos tersebut.
"kalau seperti ini dinsos sudah bersurat dan menyampaikan keluhan dan koordinasi dan tidak diendahkan, dan perkara data yang mereka tidak ingin membagikan.
inikan terlalu egois dan sombong, mereka ini seluruhnya adalah pembantu pemerintah, yang ingin program pemerintah sukses dilakukan, lah apa salah mereka diberikan data, sehingga bisa masing - masing bisa bekerja sesuai dengan koridornya," ujarnya.
serta pihaknya juga mewanti - wanti pihak pos agar bisa kembali pada aturan penyaluran, dan membuka diri untuk memberikan data, sehingga fungsi pengawasan, kontrol dan pemantauan bisa dilakukan, sehingga meminimalisir masalah, dan juga meminimalisir kerugian dari penyaluran bansos pada masyarakat.
"hari ini masih enak, hari dewan turun memfasilitasi, jika sudah aparat penegak hukum (aph) yang menginvestigasi dan melirik, kan kalian juga yang repot, dan pasti urusan sudah panjang," terangnya.
dengan itu silahkan menyalurkan dengan kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga masing - masing bekerja sesuai dengan tupoksinya, jangan sampai ada offside, atau keluar dari jalur, dan wajar jika dinsos dan pkh, banyak keluhan, karena mereka yang memang
membidangi, dan keluhan itu sampai dengan mereka, dan masyarakat mengetahui hanya dengan mereka.
"terlebih pt pos bisa enak menjawab, kami hanya juru bayar, sedangkan bansos ini pasti identik dengan keluhan," jelasnya.
sementara itu kabid linjamsos sonkarnain dan jajaran dinsos dan juga pkh rejang lebong, mengucapkan terima kasih terkait dengan langkah yang diambil oleh dprd rejang lebong.
pasalnya pt pos ini cukup ngeyel dan sudah terlalu jauh melebihi kapasitas mereka sebagai juru bayar, yang mana hal tersebut berimbas pada pihaknya dinsos dan jajaran pkh rejang lebong.
"kita berterima kasih sudah difasilitasi, bahwasanya, kami membawah keluhan masyarakat terkait dengan penyaluran bansos pada pt pos, sehingga kedepan penyaluran bisa menjadi lebih baik, dan kami menunggu komitmen yang disampaikan pt pos untuk bisa berbenah dan menyelesaikan masalah yang terjadi, terlebih terkait dengan data, yang disampaikan ke kita bisa lebih awal, sehingga bisa diproses sesuai dengan aturan dan mekanismenya," pungkasnya.