Awal Tahun, Gedung MPP Ditargetkan Mulai Beroperasi

KEPAHIANG, CE -  Tidak lama lagi, gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) senilai Rp 1,3 Miliar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dalam waktu dekat pembangunannya rampung. Dengan demikian, maka awal tahun depan gedung MPP itu ditargetkan sudah bisa dioperasikan.

Kepala DPMPTSP Kepahiang Elva Mardiana SIP MSi mengatakan, berdasarkan keterangan dari kontraktor yang mengerjakan, saat ini pengerjaan proyek bangunan MPP sudah berjalan 95 persen. Sehingga memang pada awal tahun 2024, gedung MPP sudah bisa digunakan. Akan tetapi dikatakan Elva, jika bulan November ini pembangunan MPP selesai. Maka pada bulan Desember nanti pihaknya akan mengajukan untuk penggunaan gedung MPP.

"Kalau dari laporan kontraktor, pertengahan bulan November pembangunan gedung MPP pada tahap I selesai. Sehingga kami akan mengusulkan, agar di bulan Desember 2023 ini, gedung MPP bisa kami tempati," ujar Elva.

BACA JUGA:Realisasi PAD Meningkat

BACA JUGA:Pembuatan Peta Kelurahan Tuntas, Administrasi Harus Lebih Tertib

Akan tetapi Elva juga sangat menyayangkan, meskipun pembangunan gedung MPP tahap I sudah selesai. Dipastikan tidak akan bisa menampung semua OPD pelayanan yang sudah terdaftar oleh pihaknya. Hal itu dikarenakan, kapasitas gedung MPP pada tahap I ini masih terbilang sempit dan belum sesuai dengan yang ditargetkan.

"Pembangunan MPP ini memerlukan anggaran Rp 6 milar jika dibangun sampai selesai. Namun dengan anggaran Rp 1,3 miliar pada pembangunan tahap I ini. Hanya bisa melakukan rehab sebagian kecil pada bagian gedung utama. Dan kita perkirakan, gedung MPP saat ini hanya bisa menampung setidaknya 3 sampai 4 layanan saja dari 28 layanan yang ada. Dan itu pun kita akan prioritaskan pelayanan yang paling mendasar saja seperti, Samsat, Dukcapil, BKD, dan juga pelayanan BaBe," jelas Elva.

Elva juga menjelaskan, seharusnya MPP Kabupaten Kepahiang bukan hanya untuk DPMPTSP Kepahiang saja dalam perizinan. Karena untuk membentuk suatu pelayanan hang baik, pelayanan yang diberikan setidaknya ada 28 layanan publik.

Disamping itu menurut Elva, dengan anggaran TA 2023 ini hanya Rp 1,3 miliar artinya ada pembangunan lanjutan. Sementara untuk pembangunan lanjutan, nampaknya di TA 2024 mendatang itu sulit untuk direalisasikan, sehingga DPMPTSP Kepahiang juga sulit untuk merealisasikan pembangunan MPP 100 persen. "Informasinya TA 2024 kita tidak lagi mendapatkan anggaran untuk kelanjutan MPP Kepahiang. Artinya MPP Kepahiang sulit untuk direalisasikan seperti kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Untuk itu peran TAPD dan Banggar juga sangat diperlukan pada pembangunan MPP ini," pungkasnya.