KEPAHIANG, CE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, harus menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk memenuhi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kepahiang.
Waka I DPRD Kepahiang Andrian Defandra menjelaskan, setiap anggota PPPK di Kepahiang ini wajib diberikan gaji sebesar Rp 3,8 juta termasuk tunjangan. Untuk itu setidaknya, jika ada penambahan PPPK 1.000 orang di Kepahiang, maka kita harus menyediakan anggaran sebesar Rp 38 miliar. "Satu anggota PPPK itu gaji dan tunjangannya sebesar Rp 3,8 juta. Jadi jika ada 1.000 PPPK, maka anggaran yang wajib disiapkan sebesar Rp 38 miliar. Namun jika jumlah PPPK dibawah 1.000, maka tinggal kalikan saja dengan gaji mereka. Yang jelas sudah bisa dipastikan, anggaran yang harus kita siapkan jumlahnya mencapai puluhan miliar," ujar Andrian. Dirinya juga menjelaskan, dengan adanya penganggaran gaji PPPK dan anggaran hibah Pemilu yang harus disiapkan. Sudah tentu menurutnya, APBD tahun 2024 di Kepahiang, tidak akan bisa memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Oleh karena itu dikatakannya, masing-masing OPD diminta aktif untuk menjemput pembangunan dari pemerintah pusat. "Sudah pasti APBD kita di tahun depan akan difokuskan untuk Pemilu dan juga gaji serta tunjangan PPPK. Jadi wajar saja jika kedepannya ini, akan banyak pembangunan fisik di Kepahiang yang tidak akan berjalan maksimal," sampainya. Andrian juga menegaskan, dengan banyaknya kebutuhan Pemilu dan PPPK di tahun depan. Tentu anggaran belanja dari setiap OPD di Kepahiang juga akan dipangkas. Terutama OPD yamg memiliki anggaran besar seperti Dinas PUPR Kepahiang. Dimana dijelaskannya, paling tidak pihaknya akan memangkas anggaran PUPR sebesar Rp 3 miliar. Sisanya akan dipangkas melalui anggaran OPD lainnya. "Setiap OPD akan kita pangkas semua anggarannya, jadi bagaimanapun caranya, kita akan mencukupi anggaran Pemilu dan gaji PPPK di tahun depan," tutupnya. Untuk diketahui, tahun depan APBD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 780 milar lebih untuk seluruh OPD. (CE3)
Kategori :