BACAKORANCURUP.COM - Keputusan untuk menggunakan dana desa untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menuai kritikan serta kekhawatiran masyarakat.
Pasalnya, alokasi anggaran sebesar 20 persen dari Dana Desa untuk program ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai prioritas pembangunan, efektivitas implementasi, dan dampaknya terhadap keberlanjutan desa.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, salah satu kritik utama terhadap program MBG adalah pengalihan prioritas Dana Desa dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
"Selama ini, Dana Desa digunakan untuk membangun fasilitas dasar seperti jalan, irigasi, pasar desa, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur-infrastruktur ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas masyarakat desa, membuka akses pasar bagi produk lokal, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway.id pada Sabtu 11 Januari 2025.
BACA JUGA:Gunung Ibu di Maluku Erupsi, Tinggi Abu Sampai 4000 Meter
BACA JUGA:Syarat, Cara dan Biaya Perpanjang SKCK 2025
Menurut Achmad, dengan dialokasikannya sebagian besar anggaran untuk program MBG, maka juga ada risiko bahwa proyek-proyek pembangunan vital tersebut nantinya akan terabaikan.
Selain itu dalam jangka panjang, kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa, yang justru akan memperburuk masalah kemiskinan dan ketahanan pangan yang ingin diatasi oleh program MBG.
"Akibatnya, tujuan mulia dari program ini mungkin tidak tercapai, sementara Dana Desa yang terbatas telah habis terpakai," pungkasnya.
Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
Dana Desa selama ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dengan memprioritaskan program MBG, dana untuk inisiatif-inisiatif produktif ini kemungkinan akan berkurang.
Padahal, pengembangan UMKM lokal dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi perekonomian desa.
"Contohnya, jika dana digunakan untuk memberikan pelatihan dan modal usaha kepada petani atau peternak, masyarakat desa dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka, sehingga mampu membeli makanan bergizi tanpa harus bergantung pada program makanan gratis," pungkas Achmad