Curupekspress.bacakoran.co - Pasca terungkapnya kejadian pungutan liar (Pungli), yang melibatkan sejumlah ASN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada timbangan Rejang Lebong beberapa waktu lalu.
Pihak BPTD Bengkulu memastikan, tidak akan ada lagi truk over tonase atau melebihi muatan, yang lolos pada tahap penimbangan.
Kepala BPTD Wilayah III Bengkulu Teguh Ilman Santoso ST MSc saat dikonfirmasi menegaskan, pihaknya memang tak akan main-main dalam menertibkan truk-truk nakal yang masih membawa muatan berlebih.
Karena itu dirinya juga akan memastikan, tidak akan ada celah dan toleransi untuk truk-truk yang melebihi tonase saat melalui tahap penimbangan.
BACA JUGA:KPU Rejang Lebong Mulai Buka Pendaftaran PPK!
BACA JUGA:Waspada Bencana Hidrometeorologi di Rejang Lebong, Ini Potensi Dampaknya yang Bisa Ditimbulkan!
"Berkaca dari kejadian sebelumnya, memang kita sempat lalai dan memberikan keleluasaan kepada petugas. Namun kali ini, kita akan memperketat layanan timbangan yang ada, agar bisa dijalankan secara maksimal sesuai aturannya.
Yang jelas kita pastikan, kejadian pungli tidak akan terulang lagi di bagian timbangan, serta tidak akan ada lagi truk melebihi tonase yang akan melintas di jalanan umum," ungkapnya.
Teguh juga menjelaskan, untuk saat ini memang belum ada pengganti oknum ASN Kemenhub yang menjadi tersangka, akibat di OTT karena terlibat kasus pungli kemarin.
Akan tetapi ditegaskannya, dengan diisi sementara oleh anggota lainnya yang ada di bagian timbangan Rejang Lebong.
Pihaknya akan terus mengontrol seluruh aktifitas yang berlangsung.
"Saat ini memang belum ada pengganti oknum ASN yang terlibat pungli kemarin. Karena sampai saat ini, kita masih menunggu penetapan peta jabatan baru yang masih dalam proses.
Namun tak perlu khawatir, anggota yang mengisi kekosongan tersebut, saya pastikan bisa menjalankan tugasnya secara maksimal," sampainya.
Selain itu tambah Teguh, secara spesifik tidak hanya tonase saja yang akan menjadi perhatian.
Akan tetapi pihaknya juga akan lebih menekankan untuk tetap melakukan pengawasan angkutan barang, sesuai SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.