BACAKORANCURUP.COM - Dalam beberapa waktu belakangan, rentetan kasus perundungan terhadap anak memicu keprihatinan banyak kalangan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran pun diharap menjadikan isu perundungan sebagai prioritas sehingga muncul kebijakan penanggulangan yang bersifat komprehensif.
"Mengapa kasus bullying terus muncul meskipun telah dinyatakan sebagai salah satu dosa besar dalam ranah pendidikan, ini karena penyelesaiannya masih bersifat parsial. Seolah kasus perundungan hanya menjadi tanggungjawab stakeholder pendidikan saja, padahal di sana ada peran pemerintah daerah, orang tua, hingga masyarakat," ucap Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Selasa 3 September 2024.
Dijelaskan Huda, kasus bullying kian hari kian meresahkan.
Masyarakat seolah diteror dengan kasus bullying dengan berbagai modus kepada para peserta didik.
BACA JUGA: Ridwan Kamil-Suswono Pakai Strategi Total Football
"Berbagai langkah pencegahan yang dirumuskan Kemendikbud Ristek pun seolah tak berdaya untuk mencegah terjadinya kasus perundungan di lingkungan pendidikan," terangnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, berdasarkan catatan KPAI, tren bullying ini memang terus mengalami peningkatan.
Di masa pandemi tahun 2021 saat pendidikan berlangsung secara online kasus bullying yang tercatat hanya sekitar 53 kasus.
Jumlah ini kemudian melonjak menjadi 226 kasus pada tahun 2022. Kasus perundungan seolah tak terkendali saat sekolah dilakukan secara offline di mana pada tahun 2023 terjadi sedikitnya 2.355 kasus.
"Kasus bullying yang terjadi ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, tekanan beban pendidikan, hingga kekerasan seksual," bebernya.
Sehingga dirinya mengungkapkan, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Permendikbud) Nomor 46/2023 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam praktiknya belum memberikan dampak optimal.
Satgas PPKS maupun Tim PPKS yang digadang-gadang menjadi ujung tombak pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan ternyata kurang bertaji.
Oleh karena itu, Huda pun berharap agar Pemerintahan Prabowo-Gibran setelah resmi menjabat dapat menjadikan isu perundungan di lingkungan pendidikan sebagai program prioritas.
Ke depan penanganan bullying harus menjadi tanggungjawab bersama baik bagi pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat sipil, hingga masyarakat.