BACAKORANCURUP.COM - Presiden Joko Widodo buka suara terkait dugaan bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Menurutnya, banyak hal yang menjadi penyebab peristiwa tersebut terjadi. Misalnya seperti keteledoran password.
"Dan semuanya semua data mungkin keteledoran password bisa terjadi, atau karena apa penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda jadi ruang untuk diretas hacker," beber Jokowi usai meresmikan Tol Kartasura-Klaten, Kamis, 19 September 2024.
Terkait hal ini, Jokowi memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Kkeuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
"Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," ujar Jokowi.
BACA JUGA:Survei Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Layanan Tenda Armuzna Rendah, Kemenag Buka Suara
BACA JUGA:Jelang Pilkada Serentak 2024, Budi Arie Ingatkan Masyarakat Tak Termakan Hoax
Sebagai informasi, dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.
Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(di)