BACAKORANCURUP.COM - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan persiapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, bersama dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Harus mempertimbangkan urgensi dan juga skala prioritas yang memang menjadi kebutuhan dan penting untuk kabupaten Rejang Lebong.
“Kita dikomisi dua dalam membahas tentu saja mengarah pada skala priotitas dan juga urgen dari kegiatan tersebut, jika dibutuhkan, maka kenapa tidak untuk disetujui,” sampai Ketua Komisi II DPRD Rejang Lebong Sanusi Pane.
Dikatakannya, misalnya seperti komisi II yang bermitra dengan Dinas Petanian, maka pada lini sektor ini, mana yang menjadi perlu dan urgen untuk disetujui, serta melihat juga dengan kebutuhan lapangan, yang setiap hari ditemui.
BACA JUGA:Sultan Najamudin Dorong Generasi Bangun Bengkulu
BACA JUGA:Dari Giat PRB, Rejang Lebong Ambil Pelajaran Bencana Alam Daerah Lain
“Misalnya soal pupuk, atau soal bibit gratis tentu saja kita lihat masyarakat kita membutuhkan hal tersebut atau tidak,” ujarnya.
Kemudian dalam pembahasan pihaknya juga akan mengkordinasikan dan mengkroscek pada OPD yang melakukan pembahasan, terkait dengan temuan masalah yang terjadi dilapangan, yang menjadi melihat dari masyarakat Rejang Lebong, salah satunya yakni persoalan gas elpiji yang sempat langkah.
“Ini juga akan kita lakukan, kita sampaikan pada OPD, untuk melihat langkah yang diambil OPD dan solusi dari keluhan yang disampaikan masyarakat.
“Sekaligus membahas, anggaran keluhan yang kita dapati juga akan kita sondingkan pada OPd yang berangkutan,” pungkasnya.