Komisi II DPR RI Wanti-wanti MK Usut Perkara Sengketa di Pilkada 2024

komisi ii dpr ri wanti-wanti mk usut perkara sengketa di pilkada 2024 bacakorancurup.com - anggota komisi ii dpr ri ahmad irawan mewanti-wanti mahkamah konstitusi (mk) dalam mengusut perkara sengketa di pilkada 2024. irawan berharap hasil putusan persidangan mahkamah konstitusi (mk) nanti menjadi akhir dari sengketa di pilkada 2024. "saya berharap apa yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi menjadi akhir dari sengketa para pihak. oleh karena itu mk harus hati-hati dalam memutus karena putusan apapun yang dihasilkan oleh mk harus diterima para pihak," kata ahmad irawan dalam keterangannya, kamis, 12 desember 2024. irawan pun menyebut mk memiliki pengalaman yang panjang dalam menyelesaikan masalah sengketa hasil pemilu, sehingga ia yakin proses penanganan perselisihan hasil pilkada 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya. "pengalaman panjang mk membuat saya yakin dari aspek manajemen dan aspek penanganan perkara penyelesaian sengketa hasil pada tahun 2024 harusnya lebih baik dari sebelumnya," tutur legislator dari dapil jawa timur v itu.  irawan menuturkan pengajuan permohonan ke mk oleh pasangan calon merupakan bentuk pencarian keadilan dari ketidakpuasan para calon yang belum menerima hasil dari komisi pemilihan umum (kpu).  sehingga, putusan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hak konstitusional kepada warga negara. baca juga:kalah di pilkada 2024, krisdayanti kembali ke dunia musik baca juga:pdip resmi pecat jokowi, gibran dan bobby nasution "saya mengapresiasi secara khusus bagi para pihak yang tidak mengajukan permohonan sengketa hasil ke mahkamah konstitusi dan langsung menerima hasil yang telah ditetapkan oleh kpu selaku penyelenggara pemilu. suatu sikap yang ksatria dalam suatu pertarungan politik," sebutnya. sebelumnya, komisi pemilihan umum (kpu) melaporkan ada 281 permohonan gugatan sengketa hasil pilgub, pilbup, pilwalkot yang telah masuk ke mk hingga jumat, 13 desember 2024 pukul 13.00 wib. anggota kpu ri, iffa rosita merinci dari 281 permohonan itu, 217 diantaranya merupakan pemilihan bupati (pilbup). "pilgub sebanyak 16 permohonan, pilbup sebanyak 217 permohonan, pilwalkot 48 permohonan," kata iffa di kantornya, jumat, 13 desember 2024. adapun 16 permohonan gugatan sengketa pilgub pada pilkada serentak 2024 terdiri dari; sumatera utara 1 permohonan, bangka belitung 1 permohonan, jawa tengah 1 permohonan, jawa timur 1 permohonan, kalimantan timur 1 permohonan, dan kalimantan tengah 1 permohonan. kemudian, sulawesi utara 1 permohonan, sulawesi tenggara 1 permohonan, sulawesi selatan 1 permohonan, maluku utara 3 permohonan, papua selatan 3 permohonan, dan papua barat daya 1 permohonan. iffa menjelaskan hanya wilayah jakarta, daerah istimewa yogyakarta (diy), dan bali yang tidak mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (php) ke mahkamah konstitusi (mk). “jadi totalnya 281 permohonan. minus jakarta, diy, dan bali tanpa permohonan. jadi ada 3 daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” ujar komisioner kpu ri tersebut.

Tag

• # mk usut perkara sengketa
• # komisi ii dpr ri
• # pilkada 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•