Soal Kasus Harun Masiku, KPK akan Panggil Eks Anggota Bawaslu

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Minggu , 05 Jan 2025 - 18:52

soal kasus harun masiku, kpk akan panggil eks anggota bawaslu                             bacakorancurup.com  - komisi pemberantasan korupsi (kp) telah merencanakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu (paw) anggota dpr uang menjerat sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto.
sebab, kpk akan memeriksa mantan anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) agustiani tio fridelina (atf) pada senin, 6 januari 2024.
" agustiani sudah (dijadwalkan ulang) hari senin (6 januari 2025)," kata juru bicara kpk, tessa mahardhika dikutip sabtu, 4 januari 2025.
sebelumnya, agustiani mangkir dari pemanggilan kpk pada jumat, 27 desember 2024.
dalam hal ini kpk berharap agustiani dapat memenuhi panggilan ini. 
baca juga:program makan bergizi gratis dimulai hari ini
baca juga:apakah boleh polisi tanpa seragam periksa sim dan stnk pengendara ? 
terbaru, dalam pengembangan kasus harun masiku, kpk memeriksa mantan direktur jenderal (dirjen) imigrasi, ronny sompie.
ia diperiksa kurang lebih 5,5 jam dan mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik kpk. 
“tadi ada pertanyaan berapa jumlah pertanyaan, ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya seperti itu,” kata dia usai menjelaskan pemeriksaan di gedung merah putih kpk pada jumat, 3 januari 2025.
diketahui, ronnie merupakan orang yang dicopot mantan menteri hukum dan hak asasi manusia (ham) yasonna h laoly setelah harun menjadi tersangka.
keputusan tersebut diambil buntu dari tersangka kasus suap anggota dpr paw yang masuk ke indonesia pada januari 2020.
sebelumnya, ketua kpk setyo budiyanto secara resmi mengumumkan penetapan tersangka kepada sekjen pdip hasto kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (paw) harun masiku.
“perbuatan saudara hk bersama-sama saudara hm dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada wahyu setiawan dan agus setiani. yang pertama, hk menempatkan hm di dapil 1 sumsel padahal hm berasal dari sulawesi selatan tepatnya dari toraja,” kata setyo pada selasa, 24 desember 2024.
setyo menjelaskan bahwa, hasto merupakan pemberi suap yang disebut bersama-sama melakukan tindak pidana rasuah bersama harun.
kpk memeriksa mantan menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) yasonna h laoly dalam perkara ini. 
politikus partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) itu mengaku dicecar soal pengurusan permintaan fakta ke mahkamah agung (ma).
“kapasitas saya sebagai ketua dpp. ada surat saya kirim ke kpu tentang, eh ke mahkamah agung (ma), untuk permintaan fatwa,” kata yasonna di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, rabu, 18 desember 2024.
yasonna mengatakan, surat dari dpp pdip diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada pemilu 2019.