Demokrat Respon MK Hapus Presidential Threshold 20%

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Kamis , 09 Jan 2025 - 16:40

IST Ilustrasi gedung MK.--

demokrat respon mk hapus presidential threshold 20%                            bacakorancurup.com - keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapuskan presidential threshold (pt) disambut baik partai demokrat.disway merchandise
juru bicara partai demokrat, herzaky mahendra putra, menyebut penghapusan pt sebagai "window of opportunity" atau kesempatan besar bagi putra-putri terbaik bangsa untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan calon pemimpin nasional.
"ini akan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan," kata herzaky kepada disway.id, senin 6 januari 2025.disway merchandise
namun, herzaky juga mengingatkan bahwa keputusan ini membuka peluang bagi penggunaan dana besar dalam politik, yang perlu diawasi agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir elit.
"apakah uang ini akan digunakan atau tidak, ini tentu menjadi angin segar dan bisa memberikan kontribusi besar bagi kematangan demokrasi kita ke depannya," ujarnya.
meski demikian, partai demokrat tetap fokus pada tujuannya untuk mendukung kebijakan menteri pertahanan, prabowo subianto, serta memastikan partainya tetap menjadi salah satu partai besar dalam pemilu mendatang.
"kami mengapresiasi keputusan mk. bagaimanapun ini adalah ranah hukum dan putusan lembaga negara," tegasnya.
baca juga:kpk sebut penanganan kasus korupsi hasto sesuai prosedur
baca juga:bisa tidak pppk alih status jadi pns? begini penjelasannya
dengan adanya penghapusan pt, peluang untuk menciptakan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat semakin terbuka, dan ini menjadi langkah penting bagi penguatan demokrasi indonesia kedepannya.
sebelumnya, dalam persidangan yang digelar pada kamis 2 januari 2025, mk hapuskan presidential threshold 20 persen.
putusan penghapusan ambang batas capres 20 persen tersebut akan mulai berlaku untuk pilpres 2029 mendatang.
suhartoyo selaku hakim ketua mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa mk mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
selain itu juga menyatakan norma pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
adapun putusan ketiga adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya.
adapun pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 berisikan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi dpr atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota dpr periode sebelumnya.
dengan peraturan ini, membuat seorang calon presiden harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 20 persen dari dari jumlah kursi dpr pada pemilu anggota dpr periode sebelumnya.
presidential threshold ini sempat menjadi ramai saat pilpres 2024 lalu, di mana beberapa calon presiden yang akan maju dalam pemilihan terkendala dengan dukungan dpr.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan