Evaluasi 100 Hari Prabowo, Ekonom Soroti Dampak Program Pemerintah ke Kelas Menengah

BACAKORANCURUP.COM - Periode seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi bahan evaluasi publik.

Pasalnya, dengan skala kabinet yang besar dan berbagai program populis yang dicanangkan, muncul pertanyaan besar mengenai keberlanjutan fiskal dan keseimbangan beban ekonomi yang ditanggung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kelas menengah.

Menurut pendapat Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, konteks kebijakan ekonomi yang diusung juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Terutama ketika program-program seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan peningkatan belanja infrastruktur membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar. 

"Kelas menengah, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin besar akibat ambisi populis yang diterapkan oleh pemerintahan," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 30 Januari 2025.

Achmad menambahkan, penerimaan negara yang didorong oleh target pajak yang tinggi juga membuat kelompok kelas menengah harus menanggung beban lebih berat dalam bentuk peningkatan pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam seratus hari pertama ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA:Jaecoo Resmi Dikenalkan di Indonesia

BACA JUGA:Siapkan Syarat Ini Jika Ingin Berkesempatan Menjadi Pendamping Desa

Program yang awalnya menargetkan 17,5 juta penerima manfaat ini kini direncanakan untuk melakukan ekspansi hingga 82,5 juta penerima.

Dengan kata lain, program ini akan membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. 

"Anggaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat semakin memperlebar defisit anggaran negara. Ketika defisit membesar, jalan keluar yang paling sering diambil adalah dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi di sektor lain, yang berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah," jelas Achmad.

Tidak hanya program MBG, Achmad juga menambahkan bahwa ambisi Prabowo dalam mencapai swasembada pangan juga membutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 505 miliar. 

"Hal ini merupakan kebijakan yang baik jika dilaksanakan secara efisien. Namun, jika tidak ada strategi yang matang dalam implementasinya, maka tambahan anggaran ini hanya akan menambah beban fiskal negara tanpa menghasilkan dampak jangka panjang yang berarti," pungkasnya.