Bantuan Beras Gratis 10 Kg & SPHP Diberhentikan, Ada Apa?

BACAKORANCURUP.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari 2025 ini.

Keputusan mendadak ini diambil untuk memprioritaskan penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa 4 Februari 2025.

Dia menyampaikan, pemerintah telah mengalihkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun ke Bulog untuk memperkuat penyerapan gabah dan beras petani.

Dana ini sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program bantuan pangan, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA:Gerebek Lokasi Diduga Sarang Narkoba, Polisi Bersenjata Lengkap Tangkap 10 Tersangka

BACA JUGA:Jalan Tol Ini Sangat Dinantikan Oleh Masyarakat di Pulau Sumatera, Dinilai Mampu Tingkatkan Ekonomi

"Untuk sementara, Januari dan Februari kita stop. Supaya kita bisa dorong harga gabah di petani itu bisa naik. Jadi pak Presiden itu perintahnya tegas bahwa beras dan gabah petani harus diserap. Pemerintah yang membidangi pangan sudah sepakat Rp16,6 triliun itu memang cash di depan untuk Bulog serap," jelasnya.

Dengan alokasi anggaran ini, Bulog diharapkan dapat menyerap 3 juta ton setara beras guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Langkah ini juga diambil untuk memastikan agar harga gabah tidak jatuh selama musim panen.

Ketika ditanya nasib bantuan pangan dan SPHP ke depannya, Arief juga menegaskan, keputusan ini bukan sekadar penundaan, melainkan pengalihan fokus anggaran.

"Tidak ada bantuan pangan dan SPHP untuk sementara. Anggarannya Rp16,6 triliun itu masuk ke Bulog untuk serap gabah dan beras. Sekarang prioritasnya adalah serap beras dan gabah petani. Jangan sampai harga gabah mereka jatuh," tegasnya.

Menurut dia, penghentian bantuan pangan sementara ini juga bertujuan untuk mendorong harga gabah di tingkat petani agar naik, terutama pada bulan-bulan awal tahun ketika harga biasanya tinggi.

Dengan dihentikannya bantuan pangan untuk sementara waktu, masyarakat yang biasa menerima bantuan dari pemerintah mungkin akan merasakan dampaknya. Namun, pemerintah meyakinkan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan petani dan menstabilkan pasokan pangan di masa depan.

Dia juga menambahkan, keputusan ini telah disepakati bersama oleh Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan.