Ini Harapan KP2 Rejang Lebong kepada Gubernur Baru!

BACAKORANCURUP.COM - Menjelang pelaksanaan pelantikan gubernur baru yang tidak lama lagi akan dilaksanakan.

Komunitas Peduli Pendidikan (KP2) Kabupaten Rejang Lebong meyakini, dengan terpilihnya Gubernur Baru di Provinsi Bengkulu, bisa membawa perubahan dan harapan baru bagi kemajuan daerah, khususnya pada sektor pendidikan.

Ketua KP2 Rejang Lebong Helmi SS MPd mengatakan, keyakinan tersebut berdasarkan visi dan misi serta program gubernur terpilih yang disampaikan pada saat kampanye pilkada tahun 2024 lalu.

Dimana sektor pendidikan seringkali disebut akan menjadi salah satu perioritas dalam kepemimpinannya nanti.

BACA JUGA:Horee! TPG Non ASN Diumumkan Naik

BACA JUGA:Srikandi Dewan Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Anak

"Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, KP2 sangat berharap agar janji-janji yang disampaikan gubernur terpilih pada saat kampanye lalu dapat direalisasikan. Sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu secara bertahap dapat ditingkatkan," ungkapnya.

Helmi menjelaskan, pendidikan adalah investasi masa depan yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan pada masa yang akan datang. Karena itulah sudah seharusnya, pendidikan menjadi prioritas utama yang bisa dijalankan dengan baik.

"Harus kita sadari bahwa kualitas pendidikan kita masih tergolong rendah, bukan hanya di Bengkulu tetapi juga secara nasional. Hal itu terlihat dari peringkat WPR (World Population Review) tahun 2021 yang menempatkan pendidikan Indonesia pada posisi 54 dari 78 negara di dunia, serta PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada posisi 68 dari 81 negara peserta. Dimana kita ketahui, tes kompetensi ini diikuti oleh 690 ribu siswa dari 81 negara berusia 15 tahun yang mencakup literasi matematika, sains, dan membaca," jelasnya.

Selain itu kata Helmi juga, masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia khusunya di Bengkulu ini menjadi tanggung jawab bersama.

Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Dimana diketahui, beberapa persoalan yang masih dirasakan dan perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah akses pendidikan yang masih terbatas terutama didaerah terpencil, pedalaman, dan komunitas miskin.

"Menurut kami, semua ini terjadi karena adanya ketimpangan pendidikan antara pendidikan daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan sarana/ prasarana pendidikan serta masih rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidikan juga menjadi "PR" yang belum terselesaikan sampai saat ini," kata dia.

Untuk itu KP2 jug berharap, agar gubernur baru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat membuat kebijakan berbasis akar masalah.