DPR Resmi Sahkan UU Minerba, Ini 9 Poin Pentingnya

Reporter: Gale |

Editor: meyin |

Selasa , 18 Feb 2025 - 17:45

IST Gedung DPR RI Jakarta.--

Pasal 171B mengatur IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan memiliki masalah tumpang tindih WIUP, berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.

Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menekankan mufakat dari para anggota dalam proses tersebut,

"Perkenankan kami menyerahkan RUU Minerba untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini," ujar Doli.

Beberapa revisi dalam RUU tersebut mencakup perubahan skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Yang sebelumnya sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme lelang, kini diterapkan dengan skema prioritas dalam lelang.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam kepada berbagai komponen bangsa, termasuk pengusaha UMKM, koperasi, dan BUMD.

Selain itu, DPR dan pemerintah sepakat untuk membatalkan rencana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebagai gantinya, pemberian WIUP akan diberikan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk mendukung kepentingan perguruan tinggi.

Pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba, yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

dpr resmi sahkan uu minerba, ini 9 poin pentingnya                            bacakorancurup.com - rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara (minerba) resmi disetujui menjadi undang-undang pada selasa, 18 februari 2025. 
persetujuan tersebut terjadi dalam rapat paripurna dpr ri ke-13 masa persidangan ii tahun sidang 2024-2025 di komplek parlemen, senayan, jakarta.
rapat dihadiri oleh 311 dari 579 anggota dpr ri, yang mewakili seluruh fraksi partai politik di dpr ri. 
penyusunan ruu minerba tersebut dilakukan oleh panitia kerja (panja) antara pemerintah dan dpr ri yang dibentuk baleg dpr ri pada 12 februari 2025 silam. 
adapun pembahasan ruu minerba dilakukan oleh panja dan disepakati dalam rapat pleno mencakup 9 poin, yakni:
revisi pasal-pasal yang berhubungan dengan putusan mahkamah konstitusi, yaitu pasal 17a, pasal 22a, pasal 31a, dan pasal 169a.
perubahan pasal 1 angka 16 mengenai definisi studi kelayakan.
pasal 5 mengenai kewajiban pemegang iup atau iupk dalam tahap operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan prioritas pemenuhan kebutuhan bumn yang mengelola kepentingan publik.
pasal 35 ayat (5), pasal 51 ayat (4) dan (5), serta pasal 60 ayat (4) dan (5) mengenai perizinan usaha dan mineral logam, serta pemberian prioritas wiup batubara mengikuti sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat.
pasal 100 ayat (2) mengenai pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang untuk masyarakat dan daerah, dengan melibatkan pemerintah daerah.
baca juga:prabowo beri 'kado' lebaran 2025, thr cair maret, diskon tarif tol & tiket pesawat!
baca juga:cara dapat jht sampai rp 10 juta
pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat lokal sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan, b. pelibatan masyarakat lokal dan adat dalam kegiatan pertambangan, c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
pasal 169a menambahkan ketentuan mengenai audit lingkungan.
pasal 171b mengatur iup yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini dan memiliki masalah tumpang tindih wiup, berdasarkan evaluasi pemerintah pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.
pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
wakil ketua badan legislasi dpr ri ahmad doli kurnia menekankan mufakat dari para anggota dalam proses tersebut, 
"perkenankan kami menyerahkan ruu minerba untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna dpr ri yang terhormat ini," ujar doli.
beberapa revisi dalam ruu tersebut mencakup perubahan skema pemberian izin usaha pertambangan (iup) dan wilayah izin usaha pertambangan (wiup). yang sebelumnya sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme lelang, kini diterapkan dengan skema prioritas dalam lelang.
hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam kepada berbagai komponen bangsa, termasuk pengusaha umkm, koperasi, dan bumd.
selain itu, dpr dan pemerintah sepakat untuk membatalkan rencana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam ruu minerba.
sebagai gantinya, pemberian wiup akan diberikan kepada bumn, bumd, dan badan usaha swasta untuk mendukung kepentingan perguruan tinggi. 
pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam ruu minerba, yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 19 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan