MK Batalkan Kemenangan Pilkada 2024 di Sejumlah Daerah, Harus Pilih Ulang ?

Reporter: Lola |

Editor: Radian |

Rabu , 26 Feb 2025 - 14:30

IST Serang, menjadi salah satu daerah yang MK batalkan kemenangan Pilkada 2024--

mk batalkan kemenangan pilkada 2024 di sejumlah daerah, harus pilih ulang ?                            bacakorancurup.com - mahkamah konstitusi (mk) telah memutuskan untuk membatalkan hasil pilkada 2024 di beberapa daerah setelah menemukan berbagai pelanggaran serius
dalam sidang yang dipimpin ketua mk suhartoyo pada senin (24/2/2025) di ruang sidang gedung i mk, diputuskan bahwa beberapa calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan menang harus kembali bertarung dalam pemungutan suara ulang (psu).
keputusan ini diambil setelah mk menemukan berbagai pelanggaran yang meliputi keterlibatan pejabat pemerintah dalam kampanye, pelanggaran administrasi, hingga praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif.
berikut beberapa daerah yang harus menggelar pemilihan ulang :
 
1. serang
pilkada serang 2024 dibatalkan setelah mk menemukan bukti keterlibatan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, yandri susanto, dalam mendukung salah satu pasangan calon. dalam putusannya, mk menyatakan bahwa yandri secara aktif mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2, ratu rachmatuzakiyah-m. najib hamas.
hakim konstitusi enny nurbaningsih menegaskan bahwa tindakan ini mencederai prinsip netralitas pemilu dan berpotensi memengaruhi keputusan politik para kepala desa. bahkan, rekaman video yang diajukan sebagai bukti memperlihatkan kepala desa secara terbuka menyatakan dukungan mereka. dengan temuan ini, mk memerintahkan psu di seluruh tps di serang.
 
2. tasikmalaya
ade sugianto, calon bupati petahana yang memenangkan pilkada tasikmalaya, didiskualifikasi karena melanggar aturan periodisasi jabatan. mk menilai bahwa ade telah menjabat sebagai bupati tasikmalaya selama lebih dari dua periode, termasuk saat menggantikan uu ruzhanul ulum yang menjadi wakil gubernur jawa barat.
dalam pertimbangannya, mk merujuk pada surat telegram gubernur jawa barat yang menyatakan bahwa ade telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai bupati sejak 2018. dengan demikian, pencalonannya di pilkada 2024 dianggap tidak sah, dan ia tidak diperbolehkan maju dalam pemilihan ulang yang akan digelar di tasikmalaya.
 
3. empat lawang
di kabupaten empat lawang, sumatera selatan, kemenangan pasangan joncik muhammad dan arifa’i juga dibatalkan. mk menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses pemilihan, sehingga memerintahkan pemungutan suara ulang dengan hanya diikuti oleh dua pasangan calon : joncik muhammad-arifa’i dan budi antoni al jufri-henny verawati.
dalam sidang, ketua mk suhartoyo menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan pemilihan yang adil bagi masyarakat empat lawang.
 
4. papua
mk juga membatalkan pencalonan yeremias bisai sebagai wakil gubernur papua. yeremias didiskualifikasi karena ditemukan pelanggaran administrasi terkait surat keterangan (suket) yang digunakan sebagai syarat pencalonan.
dalam pemeriksaan, diketahui bahwa yeremias menggunakan suket dari pengadilan negeri jayapura, padahal ia berdomisili di kabupaten waropen. hal ini dianggap sebagai pelanggaran administratif yang fatal, sehingga mk membatalkan hasil pilkada papua 2024 dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa yeremias bisai sebagai peserta.
 
5. mahakam ulu
kemenangan pasangan owena mayang shari belawan-stanislaus liah di pilkada mahakam ulu juga dibatalkan setelah mk menemukan bukti kuat adanya politik uang dalam bentuk kontrak politik dengan ketua rt. dalam kontrak tersebut, pasangan ini menjanjikan anggaran besar bagi setiap rt jika mereka terpilih.
mk menilai bahwa praktik ini termasuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm), yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak adil. oleh karena itu, mk memerintahkan psu dalam waktu tiga bulan sejak putusan dikeluarkan.
keputusan mk untuk membatalkan hasil pilkada di beberapa daerah menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi yang jujur dan adil. dengan ditemukannya berbagai pelanggaran mulai dari intervensi pejabat pemerintah hingga politik uang, psu menjadi langkah yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
kini, para calon dan masyarakat harus bersiap menghadapi pemilihan ulang dengan harapan bahwa prosesnya akan berlangsung lebih transparan dan bebas dari kecurangan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 13 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan