Mendes PDT Ngadu ke KPK Soal DD, Ada Dipakai Judol dan Bikin Website Fiktif

Reporter: Gale |

Editor: Radian |

Rabu , 12 Mar 2025 - 20:27

Ist Mendes PDT Yandri Susanto mengadukan penyelewengan dana desa ke KPK karena terindikasi digunakan untuk judi online dan pembuatan website.--

mendes pdt ngadu ke kpk soal dd, ada dipakai judol dan bikin website fiktif                            bacakorancurup.com - menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yandri susanto hadir di gedung merah putih kpk untuk mengadukan permasalahan penggunaan dana desa yang ternyata diperuntukkan untuk judi online dan pembuatan website fiktif.
“kami datang ke kpk ingin melakukan kerja sama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya,” ujar yandri di gedung merah putih kpk, jakarta pada selasa, 11 maret 2025.
“berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif dan lain sebagainya,” sambungnya.
yandri menjelaskan bahwa kementeriannya bersama dengan kpk akan membuat perjanjian kerja sama atau mou. 
ia menegaskan kementeriannya membutuhkan pendampingan agar tidak ada kebocoran anggaran.
baca juga:pemdes mojorejo rehab kantor desa, masuk dalam agenda pembangunan 
baca juga:pemdes watas marga, bersiap realisasikan program ketahanan pangan 
“kami ingin memastikan rupiah per rupiah dana negara yang meluncur ke desa atau di kementerian desa itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ucap dia.
“jadi, datang ke sini untuk melakukan kerja sama dalam hal pencegahan penggunaan dana desa supaya tidak dibancak atau tidak disalahgunakan,” imbuhnya.
dalam kesempatan ini, sekretaris jenderal kpk cahya harefa mengatakan bahwa kpk pada dasarnya mendukung program-program menteri desa dan pdt.
“secara prinsip dari kpk mendukung program-program pak menteri dan nanti juga secara berkala kita akan bahas lebih lanjut tambahannya,” ungkap cahya.
kpk juga mengungkapkan pengawasan minim terhadap dana desa berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran yang dapat menghambat pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
untuk itu, menurut wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto, diperlukan tata kelola desa yang lebih transparan guna memastikan roda pemerintahan di desa berjalan bersih dan bebas dari korupsi.
hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci di acara aksi memperkuat pengawasan tata kelola pemerintah untuk mewujudkan asta cita ke-6 presiden yang bertajuk membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal (kemendes pdt), kamis, 27 februari 2025.
menurut fitroh, desa merupakan bagian integral dari wilayah pemerintahan kabupaten.
oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.
merujuk data kementerian keuangan (kemenkeu), alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2025 mencapai rp71 triliun. guna memastikan anggaran dikelola dengan baik, terang fitroh, kpk melalui strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk) telah menyusun 15 aksi prioritas.
satu di antaranya mengenai penguatan tata kelola pemerintah desa.
sementara itu, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menemukan ada kepala desa yang menyelewengkan dana desa untuk judi online dan kepentingan pribadi seperti kebutuhan diduga pacar sang kepala desa.
ppatk sudah melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum dan menunggu tindak lanjutnya.
selain berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, ppatk juga akan melakukan pembahasan dengan kementerian terkait guna perbaikan mekanisme dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi CURUP EKSPRESS 13 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan